Kendati sempat menuai kecam –yang berujung pada pelarangan penyiaran karya-karyanya– Amir pantang jera. Komponis perintis ini kembali melontarkan kritik pedas. Kali ini kepada RRI (Radio Republik Indonesia) yang ditudingnya tak becus mengurusi Orkes Radio Djakarta. “Masakan instansi pemerintah tak mampu untuk mengendalikan orkes begini saja dengan sempurna? Keterlaluan!” tukas Amir melalui artikelnya di majalah Zenith. Amir juga seorang kritikus musik. Selain di Zenith, tulisan-tulisannya juga sering nongol di suratkabar Siasat, Mimbar Indonesia, dan Aneka serta telah menulis banyak buku referensi tentang musik.

Keberanian Amir bukan sekadar nekat. Ia dikenal sebagai ahli musik yang lugas dan jujur. Bahasanya hidup dan langsung menikam ke pokok keresahan yang dirasakannya. Ia banyak menyumbang gagasan tentang kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Tercatat, Amir adalah pembawa istilah “seriosa” ke Indonesia ketika memberi salahsatu kategori dalam sebuah festival musik pada 1952. Ia juga pencipta hymne ABRI, Andhika Bayangkari. Amir adalah pemikir musik sekaligus komponis Indonesia tertua, juga seniman angkatan pertama selepas kemerdekaan, seangkatan dengan Cornelis Simanjuntak, Binsar Sitompul, dan RAJ Sujasmin, kendati namanya tak segemerlap rekan-rekan sejawatnya itu karena karyanya lebih banyak berupa komposisi instrumental.

Jenis musik pianonya, salahsatu instrumen yang dikuasai Amir, kebanyakan berupa karya satu gerakan, terkadang improvisasi cair dengan nada cepat dan berawal dari motif sederhana yang dikembangkan dengan bermacam cara, misalnya dengan modulasi, pengulangan, ostinato, atau polifoni. Tak jarang teksturnya dipangkas menjadi dua suara, dengan tangan kiri dan tangan kanan masing-masing main satu not saja. Harmoninya mengacu musik Eropa pada peralihan abad 19 ke 20, sedangkan melodinya sering berbau musik lokal seperti gamelan dan keroncong. Menurut pengamat musik Yohanes Bintang Prakarsa, Amir mungkin komponis Indonesia generasi pertama yang paling kaya dalam gagasan dan keterampilan komposisi, khususnya penguasaan idiom piano.

Amir Pasaribu dilahirkan di sebuah desa kecil di tanah Batak, Siborong-borong, pada 21 Mei 1915. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini sudah mengakrabi musik sejak kecil, lewat gramafon dan orgel harmonium –organ nonelektrik dengan bunyi dari udara yang dipompa dengan kaki– milik ayahnya. Ia juga sering diminta mengiringi nyanyian gereja di Gereja Huria Kristen Batak Protestan di desanya.

Amir berasal dari keluarga terpandang, ayahnya adalah asisten wedana, jabatan lokal yang cukup disegani, maka tak heran jika ia bisa mengenyam pendidikan di sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Narumonda karena di desanya belum ada sekolah jenis ini. Maka itu Amir harus masuk asrama. Menginjak kelas 3 ia dikeluarkan karena ketahuan sering keluar malam untuk makan di warung. Katanya bosan dengan menu di asrama. Kemudian Amir pindah ke ELS (Europeesche Lagere School), sekolah misionaris di Padang. Di sinilah Amir mulai serius bermusik. Ia belajar memainkan piano yang ada di sekolahnya. Salahseorang pengajar, Frater Yustianus, melihat ketekunan Amir dan kemudian menawarinya belajar piano dan biola.

Lulus ELS, Amir melanjutkan ke sekolah menengah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Menjelang kelas 3, Amir pindah sekolah ke Taruntung, Sumatera Utara, dan belajar kepada seorang violis bernama Meneer Bosch. Setamat MULO, Amir hijrah menuju Bandung ke sekolah keguruan HIK (Hollandsche Inlandsche Kweekschool). Inilah masa istimewa bagi Amir karena ia berkesempatan menimba ilmu dari sederet musisi kenamaan Eropa seperti Willy van Swers, James Zwart, Joan Giesen, dan Nicolai Farfolomeyef.

Karir musik profesionalnya kian terbuka ketika sebuah grup musik dari Filipina yang sedang manggung di Jakarta membutuhkan seorang pianis, dan Amir terpilih untuk bergabung. Bersama grup asal Filipina itu, Amir bermain musik di kapalpesiar dan berkeliling Asia dan Australia. Kemudian Amir meneruskan studi musikalnya di sekolah musik Musashini, Jepang, dengan konsentrasi piano dan cello. Sekembalinya ke Jakarta, pada 1942 ia bergabung dengan Orkes Radio van Batavia sebagai pemain cello.

Pada era pendudukan Jepang di Indonesia, Amir bekerja di radio milik Jepang hingga Indonesia merdeka. Setelah itu Amir bergabung dengan stasiun radio NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep) dan kemudian ke RRI sebagai kepala musik studio hingga 1952. Dua tahun berikutnya, Amir mendirikan Sekolah Musik Indonesia di Jogjakarta setelah sebelumnya sempat ke Belanda untuk memerdalam ilmu musiknya. Sekurun 1957-1968, ia dipercaya menjadi Direktur Kursus di Jurusan Seni Suara IKIP Jakarta. Selanjutnya selama 27 tahun, Amir menetap di Suriname sebagai guru piano dan cello pada Pusat Kebudayaan Suriname. Sempat menjadi penerjemah dan penulis pidato untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suriname, Amir pulang ke tanah air pada 1995 dan tinggal di Medan.

Pengalaman musikal Amir sangat panjang. Ia beberapa kali mengadakan kunjungan ke luarnegeri dalamrangka tugas belajar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas peran dan jasanya, Pemerintah RI menganugerahinya penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma pada 2002, juga Anugerah Seni Akademi Jakarta pada 2006. Tak hanya itu, pada 29 Juni 2003, Yayasan Pendidikan Musik (YPM) mengabadikan namanya dengan meresmikan Amir Pasaribu Concert Hall di Tangerang. YPM melihat sosoknya sebagai pejuang sejati dengan integritas yang sulit digambarkan, sebagai pemusik, komponis, pendidik, sekaligus penulis, yang ingin membebaskan bangsanya dari pola-pola pikiran sempit yang membelenggu. Singkat kata, Amir Pasaribu adalah sang pembebas yang telah berhasil mengisi jiwa manusia dengan inti kebebasan berkreasi. (Iswara N Raditya)

Tak lama berselang, masih di seputaran tahun 1905, terjadi pula adu kalam yang melibatkan DSM dibantu Liem Soe Hin yang juga dari Tjahaja Sumatra, melawan Dja Endar Moeda, editor Pertja Barat. Ketiga orang ini saling menuduh, merusak popularitas koran lawan. Para wartawan Pertja Barat menyebut DSM dengan istilah Datuk Bangkit dalam artian menghina: bangkit berarti naik, mengulang-ulang keluhan lama. Percekcokan antar jurnalis Sumatera Barat itu lebih disebabkan karena persaingan memerebutkan pasar.

Melalui Tjahaja Sumatra pula, kali ini pada awal 1909, DSM mengeluhkan minimnya sekolah untuk anak-anak pribumi. DSM mengatakan, pemerintah bisa membuktikan ketulusannya terhadap rakyat yang dijajah dengan membangun lebih banyak sekolah dan memerluas kesempatan pendidikan bagi pribumi. DSM memang sangat peduli dengan pendidikan pribumi, karenanya Ia mendirikan sekolah anak laki-laki pada 1902.

Jauh sebelumnya, pada 1893 ketika bekerja di suratkabar terbitan Padang, Palita Ketjil, DSM tersandung kasus: artikelnya dipersalahkan karena dianggap menyerang pemerintah. Dua tulisan DSM yang disengketakan itu berjudul “Kesengsaraan dan Perlindungan Rakyat Biasa” serta “Pikiran Orang Aceh”. Menurut hukum yang berlaku kala itu, pelanggaran semacam itu bisa dikenakan sanksi penjara satu bulan dan denda sebesar fl 100, ancaman yang membuat DSM naik banding ke Mahkamah Agung di Batavia. Namun, akhir dari kasus ini tidak diketahui kelanjutannya.

Datoek Soetan Maharadja lahir di Padang pada 27 Nopember 1862 dengan nama asli Mahjoedin. Sebagai bangsawan, ia menyandang gelar penghulu warisan dari ayahandanya, Datoek Bendaharoe. Pada 1876, DSM menjadi magang jaksa di Padang dan tiga tahun kemudian menjadi kerani di kantor jaksa. Ia dipromosikan sebagai ajun jaksa di Indrapura pada 1882. Setahun berikutnya, DSM kembali ke Padang sebagai ajun jaksa kepala, hingga dipindahkan ke Pariaman pada 1888. Di tahun yang sama, DSM diangkat menjadi jaksa di Pariaman dan berhenti pada 1892.

Selepas itu, DSM mudik ke Padang dan banting setir menjadi seorang jurnalis. Pertama-tama, ia bekerja untuk suratkabar Palita Ketjil sebagai editor, juga ketika koran ini berganti nama menjadi Warta Berita pada 1895-1897. Sekurun 1901-1904, DSM menjadi koresponden untuk suratkabar Bintang Hindia dan majalah Insulinde. Setelah itu, ia lama berkecimpung selaku editor di Tjahaja Sumatra hingga 1910.

Terobsesi memunyai koran sendiri setelah sekian lama bekerja untuk suratkabar milik orang asing, DSM menerbitkan Otoesan Melajoe pada awal 1911. Koran ini segera menjadi mulut perlawanan DSM terhadap kaum ulama dan angkatan muda Minangkabau. Duel paling seru di antara mereka terjadi pada kurun 1911-1913. Kubu ulama muda menerbitkan jurnal Al-Moenir pada April 1911 sebagai penangkal Otoesan Melajoe. Al-Moenir memuat tulisan tentang semua yang dianggap tabu kaum adat, dan sebaliknya, DSM tak henti-hentinya menyerang musuhnya dengan menyebut mereka sebagai kaum Padri.

Permusuhan DSM terhadap kaum ulama berawal dari Perang Padri, ketika kakek buyutnya dari garis ayah dibunuh oleh kaum Padri. DSM, yang berasal dari kaum Adat, mengklaim para ulama yang kembali dari Timur Tengah sebagai penerus Padri yang berusaha mengembalikan kejayaan mereka di ranah Minang. Melalui Otoesan Melajoe, DSM mengingatkan pembaca agar tidak membiarkan kemerdekaan mereka dirampas oleh “orang-orang Mekkah” tersebut. Saking bencinya, DSM bahkan menyatakan keberatannya terhadap rencana pemerintah memasukkan pelajaran agama ke sekolah-sekolah pribumi. Menurut DSM, itu tidak praktis dan sebaiknya diserahkan kepada prakarsa rakyat. Kendati cukup moderat akan kemajuan dan perubahan, dalam konteks kasus dengan kaum ulama, DSM justru menganjurkan kembali ke adat Minangkabau asli.

Kendati bertipikal keras, DSM ternyata sangat memerhatikan emansipasi perempuan. Pada 1908, DSM memprakarsai Pekan Raya Melayu di mana ia memerkenalkan sekolah penenun pertama untuk perempuan, Padangsche Weefschool. Selanjutnya pada 1912, DSM memelopori kampanye untuk meningkatkan status kaum hawa melalui perluasan kesadaran dan pendidikan. Realisasi dari upaya itu, DSM sekali lagi membangun sekolah-sekolah tenun di beberapa tempat di Sumatera Barat.

Selain itu, ia menggagas Soenting Melajoe pada 10 Juli 1912. Di bawah arahan DSM, Soenting Melajoe dihajatkan sebagai suratkabar perempuan reformis untuk mengejar kemajuan dan perbaikan nasib mereka. DSM menunjuk anak gadisnya, Zoebaidah Ratna Djoewita, dan Siti Rohana Koedoes, pelopor pendidikan perempuan Sumatera, duduk di keredaksian.

Selain sebagai pelopor jurnalisme awal, DSM juga sangat aktif di dunia pergerakan lokal Melayu. Pada akhir 1880, ia mengetuai gerakan Medan Perdamaian. Selain itu, semasa bertugas di Pariaman pada 1888, DSM mendirikan Medan Keramean yang bertujuan mengarahkan minat dan kepentingan anggotanya ke jalan yang benar. Pada 1906, DSM membentuk Medan Perdamaian Minangkabau Laras nan Duo di Padang dan memprakarsai gerakan memurnikan adat Minangkabau. Pada 1911, ia membentuk Perserikatan Orang Alam Minangkabau serta Sarekat Adat Alam Minangkabau (SAAM) pada September 1916.

Bagaikan orang yang hidup dalam dua dunia, DSM adalah seorang konservatif tentang adat sebagai pengikat rakyat Minangkabau, tetapi sekaligus juga orang modern dalam keyakinannya bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling penting untuk mencapai kemajuan. DSM menganjurkan kemajuan Melayu melalui pendidikan Barat. Inilah yang membuatnya diberi gelar penggagas dan penghulu pandangan sekuler kaum muda.

Kedudukan DSM sebagai aristokrat dan pemuka adat membuat perannya sangat berpengaruh. Terlebih lagi DSM cukup dekat dengan Belanda, yang kemudian membuatnya menjadi bulan-bulanan, termasuk dari orang-orang Jong Sumatera dan pergerakan intelektual lainnya. Apapun bentuk gerakannya, kiprah DSM bagi dunia pergerakan dan jurnalisme nasional, khususnya di Sumatera, menjadi fakta positif yang tak terbantahkan. DSM meninggal dunia pada 1921. (Iswara N Raditya)

SUDAH menjadi hal yang jamak bagi sebagian orang bahwa Melayu sangat lekat dengan agama Islam. Alih-alih kalangan awam, mayoritas orang Melayu sendiri meyakini bahwa Melayu dan Islam adalah “dwitunggal” yang tidak dapat atau tidak boleh dipisahkan. Islam adalah agama wajib bagi orang Melayu, dan sebaliknya, setiap orang yang mengaku Melayu harus beragama Islam.

Ajaran agama Islam memang masih menjadi tolok ukur yang umum dipakai melihat Melayu. Masuknya Islam membawa pengaruh yang besar terhadap budaya Melayu sehingga memberikan ciri keislaman yang kuat. Pandangan hidup orang Melayu menjadi identik dengan pandangan hidup berdasarkan Islam, yaitu pandangan duniawi dan ukhrowi seperti yang diajarkan oleh Islam (Suwardi, 1991). Oleh karena itu, muncul pemahaman bahwa salah satu syarat untuk menjadi orang Melayu adalah dengan memeluk Islam. Apabila seorang non-Islam melepaskan agamanya kemudian menganut Islam, maka ia diakui sebagai orang Melayu.

Jika memang benar demikian, bagaimana dengan orang-orang Batak Karo di Tapanuli, orang-orang Nias, orang-orang Dayak di Borneo, orang-orang Toraja di Sulawesi, dan mereka yang masih menganut aliran kepercayaan nenek moyang sebelum Islam masuk ke Nusantara, serta banyak suku-suku bangsa lainnya yang hidup di bumi Melayu, termasuk puak-puak Melayu pemeluk Hindu/Buddha di kawasan Indocina atau Asia Tenggara? Yang jelas, ditinjau dari segi historis maupun rumpun bangsa, mereka juga pantas disebut sebagai orang Melayu, meski mereka bukan muslim.

Tulisan ini dibuat bukan untuk mengusik keislaman orang Melayu, juga tidak menjamah ranah ajaran Islam itu sendiri secara khusus. Tujuan penulisan ini adalah sebagai salah satu upaya penelusuran riwayat “kembar siam” Melayu-Islam, terutama melalui kajian historis. Dengan mengetahui sejarah peradaban dan kebudayaan Melayu, khususnya pada masa sebelum dan awal masuknya Islam serta pada era kolonial, diharapkan muncul alternatif pemikiran dalam rangka memaknai jatidiri bangsa Melayu dengan lebih bijak.

Kejayaan Melayu dalam Kemajemukan

Melayu pernah menjadi bangsa yang besar di masa silam. Bukti-bukti sejarah, semisal yang termaktub dalam lembar-lembar naskah kuno, catatan perjalanan, atau bentuk fisik seperti prasasti, artefak, dan lain-lain, menguatkan kenyataan itu bahwa sebuah bangsa bernama Melayu pernah mengalami masa kejayaan dan mewariskan pengaruh yang tidak sedikit bagi peradaban dunia.

Saking luas dan besarnya keseluruhan sejarah Melayu menyebabkan penulisannya pun harus melalui tahap pemilihan dan pemilahan serta dibagi menjadi rangkaian cerita, babak, dan episode. Ruang-ruang kecil naratif inilah yang membawakan pelbagai makna dan nuansa yang menjadikan Melayu besar dan tidak hanya sebagai sebuah jurai keturunan raja-raja Malaka (Muhammad Haji Salleh [ed.], 1997:xxvi). Catatan sejarah yang tertulis dalam naskah I La Galigo, epik sastra Bugis yang tertua dan terbesar (diperkirakan ditulis pada tahun 200 Masehi), disimpulkan bahwa kata “Melayu” merupakan identitas kesatuan dari seluruh suku-suku bangsa di Nusantara.

Selama ini, pemaknaan Melayu seringkali dilihat dari paradigma yang sempit sehingga membentuk pemikiran yang terkungkung dalam lingkaran parsial. Istilah Melayu pada akhirnya kerap ditinjau lewat sudut pandang tertentu, bahkan oleh orang Melayu sendiri, yang selalu didefinisikan melalui sekat-sekat perspektif, termasuk pandangan linguistik, politik, geografi, etnik, bahkan agama. Salah kaprah dalam memaknai Melayu inilah yang kemudian justru membuat kebesaran rumpun Melayu kian lama kian tergerus dan semakin lirih gaungnya. Kejayaan Melayu sebagai salah satu rumpun bangsa yang besar di jagat raya seolah-olah lenyap tanpa bekas, tenggelam di tengah riuh-rendah keramaian bumi, terasing dari gegap-gempita semesta.

Hal ini disebabkan adanya eksklusifitas yang berdampak pada kecongkakan etnis/suku bangsa Melayu tertentu. Melayu tidak lagi dipandang secara utuh, melainkan diartikan di bawah kepentingan masing-masing pihak yang merasa berkuasa atas kebesaran Melayu di masa lalu. Orang Indonesia pada umumnya, misalnya, meyakini bahwa kawasan orang Melayu di Nusantara adalah terletak di Riau, provinsi yang sejak tahun 2004 dibagi menjadi dua yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2007:xi). Sementara itu, Malaysia ikut berulah dengan memposisikan diri sebagai “golongan Melayu yang paling murni” di antara bangsa-bangsa Melayu lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Bangsa Melayu tidaklah sesempit yang dibayangkan. Orang Melayu tidak hanya tertumpu ke dalam sebuah negara-bangsa atau nation-state (Ahmad Jelani Halimi, 2008:xi). Sebagai bangsa yang besar, rumpun Melayu merupakan sebuah jejaring sosial lintas etnis yang kaya akan keberagaman. Melayu adalah bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, bukan bangsa eksklusif yang menutup mata dan hatinya dari pergaulan dengan bangsa-bangsa lain yang hidup di bumi manusia ini. Melayu adalah golongan bangsa yang terbuka dan memegang teguh jalinan silaturahmi serta toleransi, dengan “menyatukan dirinya dalam perbauran ikatan perkawinan antara suku bangsa serta memakai adat resam dan bahasa Melayu secara sadar dan berkelanjutan” (Tengku H.M. Lah Husny, 1975:7).

“Dwitunggal” Melayu–Islam: Produk Kolonialisme

Disadari atau tidak, salah kaprah dalam memaknai Melayu yang berlaku selama ini tidak lain adalah efek negatif dari kolonialisme. Selama berabad-abad, bangsa Eropa menancapkan hegemoni mereka di Asia Tenggara di mana bangsa Melayu menjadi salah satu kelompok penduduk asli terbesar di dalamnya. Dalam rentang waktu beratus-ratus tahun lamanya, kuasa kolonialisme/imperialisme dengan leluasa mencengkeram setiap sendi kehidupan orang Melayu. Tidak hanya materi dan mental saja yang dirasuki, alam pemikiran pun ikut dipengaruhi dengan aneka jenis hegemoni Eropa. Alhasil, seluruh dunia lantas memandang Melayu lewat kacamata Eropa. Bahkan, orang-orang Melayu sendiri kemudian ikut terseret dan terjebak ke dalam pusaran arus besar yang bernama erosentrisme.

Bangsa Eropa pertamakali datang ke wilayah Asia Tenggara pada awal abad ke-16. Masa-masa ini dianggap sebagai salah satu titik penentu terpenting dalam sejarah di kawasan rumpun Melayu. Penjelajahan bangsa Eropa dimulai ketika utusan Kerajaan Portugis yang dipimpin Diogo Lopes de Sequeira berhasil menjalin persahabatan dengan Kerajaan Malaka dan menetap di sana sebagai wakil Raja Portugis (M.C. Ricklefs, 1995:33). Tidak hanya Portugis saja yang terkesima dengan pesona negeri-negeri Melayu, bangsa-bangsa Eropa yang lain segera menyusul, sebutlah Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda.

Tujuan para penjajah, terutama Belanda selama masa pemerintahan kolonialnya di Indonesia, dengan mengidentikkan Melayu dengan Islam adalah agar perbedaan antara orang Eropa dan non-Eropa tergaris dengan jelas. Dengan kata lain, paradigma Melayu adalah Islam merupakan hasil produk kolonial untuk memberi penegas bahwa semua orang pribumi (baca: orang Melayu) adalah muslim dan berbeda dengan orang Eropa yang mayoritas memeluk agama Kristen (Mahyudin Al Mudra, 2010). Ini murni persoalan politik dan sama sekali tidak akan merambah pada tingkatan ajaran agama, Islam maupun Kristen, secara khusus. Dengan memberi label Islam pada kalangan pribumi atau orang Melayu, kolonial Belanda akan semakin mudah mengatur pemerintahannya di Nusantara.

Bangsa-bangsa Eropa juga memberlakukan polarisasi terhadap bumi Melayu. Perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tanggal 17 Maret 1824, yang dikenal dengan Traktat London (Treaty of London), telah membagi wilayah Melayu menjadi dua, yaitu sebelah utara menjadi daerah kekuasaan Inggris, dan sebelah selatan menjadi milik Belanda. Pada akhirnya, pembagian administratif kolonial semacam itu melahirkan negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Melayu di tiga negara itu pun berkembang di bawah pengaruh bahasa masing-masing negara kolonial yang mendudukinya. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sedangkan bahasa Melayu Malaysia dan Singapura banyak terpengaruh oleh bahasa Inggris (Al Mudra, 2008:11-12).

Di Melayu Islam “Menang”, di Jawa Islam “Mengalah”

Islam memang sudah menjadi salah satu bagian penting dalam mengidentifikasi Melayu, namun alangkah lebih baik jika hal itu tidak lantas mengaburkan unsur-unsur lain yang tak kalah vital dalam membentuk jatidiri bangsa Melayu. Bangsa Melayu diperkirakan telah ada di Nusantara sejak 3000 tahun Sebelum Masehi atau yang dikenal dengan bangsa “Proto Melayu” (Harun Mat Piah, 1993). Dengan demikian, usia Melayu sebagai peradaban jauh lebih tua sebelum Islam merasuki Nusantara, bahkan sebelum Islam ada dan diyakini sebagai agama di bumi ini. Kebudayaan adalah produk dari peradaban, sementara eksistensi peradaban didukung oleh keberadaan pemerintahan yang salah satunya mewujud dalam bentuk kerajaan.

Nah, sebelum Islam datang, di bumi Melayu sudah berdiri banyak kerajaan yang memiliki peradaban dan budaya yang kelak menjadi cikal-bakal tradisi Melayu hingga saat ini. Kerajaan-kerajaan Melayu itu hampir semuanya menganut ajaran kepercayaan lokal atau ada pula yang bercorak Hindu/Buddha. Pengaruh Hindu/Buddha merupakan hasil interaksi orang-orang Melayu pada masa itu dengan para saudagar atau kaum pengelana dari luar nusantara, termasuk dari Tiongkok dan India. Patut dicatat bahwa hingga abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang (Sumatra Selatan) masih menjadi pusat pengajaran agama Buddha bertaraf internasional. Banyak biksu atau calon biksu dari pelbagai penjuru dunia datang ke Sriwijaya untuk memperdalam ajaran Siddhartha Gautama. Selain itu, Raja-raja Sriwijaya dikenal sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat (Marwati Djoenoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1993:75).

Kondisi ini hampir mirip seperti yang terjadi di Jawa, di mana ditemukan sisa-sisa kebesaran agama Buddha dan Hindu di masa lampau, salah satu yang paling monumental adalah Candi Borodudur di Magelang, Jawa Tengah. Namun, apa yang terjadi di Jawa ternyata berbeda dengan apa yang berlaku di Melayu. Meski sama-sama pernah melalui periode Islam, namun citra Jawa tidak pernah identik dengan Islam. Hal ini berbeda dengan Melayu, di mana ketika pengaruh Islam menggantikan peran Hindu/Buddha, dan setelah mengalami masa kolonialisme yang kelam, tiba-tiba bumi Melayu menjelma menjadi “dunia-nya orang-orang Islam”.

Mengapa Islam di Jawa tidak selekat Islam di Melayu, padahal orang Jawa pun sama-sama pribuminya dengan orang Melayu? Boleh jadi karena penyebaran ajaran Islam di Jawa cenderung lebih luwes ketimbang di tanah Melayu. Bisa dikatakan, di Jawa Islam memilih “mengalah” dengan tidak mengganti secara frontal tradisi yang lebih dulu berlaku di kalangan masyarakat adat. Dalam hal ini, kepiawaian Wali Songo sebagai motor misionaris Islam di seantero pulau Jawa bisa disebut sebagai faktor yang paling menentukan.

Tentu saja penyebaran Islam di Jawa tidak semata-mata berjalan “baik-baik saja”. Tidak dapat dipungkiri bahwa misi Islamisasi di Jawa juga sering dilakukan melalui kuasa militer dan kekuasaan, seperti yang diterapkan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, pada era pemerintahan Sultan Trenggana (1521-1546) yang sukses mengislamkan daerah-daerah pesisir di Jawa, termasuk Tuban (1527), Madiun (1529), Surabaya dan Pasuruan (1527), Sunda Kelapa (1527), Malang (1545), dan Blambangan (1546). Sultan Trenggana didukung oleh panglima perangnya yang orang Melayu, yakni Fatahillah, berasal dari Pasai (Aceh).

Baik dengan jalan damai maupun ekspansi militer (politik), penyebaran Islam di Jawa tidak merasuk terlalu dalam di masyarakat. Dakwah Islam di Jawa sebatas dijadikan unsur pendukung sebagai legitimasi kekuasaan pemerintahan Islam. Penerimaan Islam oleh rakyat Jawa tidak seantusias masyarakat di negeri-negeri Melayu. Orang Melayu adalah kaum pelaut sekaligus golongan saudagar yang sering berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, orang Melayu dikenal pandai bergaul dan mudah menerima hal-hal baru yang dinilai baik. Itulah kiranya yang terjadi sehingga raja-raja Melayu, beserta segenap rakyatnya, menerima kehadiran Islam dengan tangan terbuka dan kemudian berbondong-bondong memeluk serta mendalami ajaran Islam dengan sepenuh hati.

Antara Salah Kaprah dan Kepasrahan

Misi penyebaran Islam di tanah Melayu berasal dari pelbagai pusat pertumbuhan Islam di dunia. Asal-usul Islam di Aceh, misalnya, disebut-sebut terkait dengan Dinasti Fathimiah di Mesir. Di bawah pimpinan Laksamana Laut Nazimuddin Al Kamil, Dinasti Fathimiah berhasil menaklukan sejumlah kerajaan Hindu/Buddha di Aceh. Al-Kamil kemudian mendirikan kerajaan di muara Sungai Pasai pada tahun 1128 M dengan nama Kesultanan Pasai. Demi ambisi menguasai perdagangan pantai timur Sumatra, Al-Kamil melakukan ekspansi, salah satunya dengan menyerang daerah penghasil lada di Minangkabau. Dalam ekspedisi itu, Al-Kamil gugur dan dimakamkan di Bangkinang di tepi Sungai Kampar Kanan, Riau (Slamet Muljana, 2005:133).

Pada tahun 1265 M, muncul Dinasti Mamaluk sebagai pengganti Dinasti Fathimiah di Mesir. Dinasti Mamaluk mengirim dua ahli Islam ke Pasai, yakni Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad. Di Pasai, keduanya bertemu Marah Silu yang saat itu menganut agama Hindu dan berhasil membujuknya untuk masuk Islam. Mereka bertiga kemudian mendirikan Kesultanan Samudera sebagai tandingan Pasai. Marah Silu ditabalkan menjadi penguasa Samudera dengan gelar Sultan Malik Al-Salih dan bertahta pada dari tahun 1267 hingga 1297 M (Muljana, 2005:114). Samudera dan Pasai kemudian disatukan menjadi Kesultanan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara.

Orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan juga berperan penting dalam penyiaran Islam ke negeri-negeri Melayu. Opu Tendriburang Dilaga, bangsawan dari Kesultanan Luwu Bugis, melakukan perjalanan ke negeri-negeri Melayu. Opu Tendriburang Dilaga adalah putera dari Opu La Maddusilat, Raja Bugis pertama yang memeluk Islam (Raja Ali Haji, 2002:18). Opu Tendriburang Dilaga mempunyai lima orang putera yang turut serta dibawa ke tanah Melayu, yaitu Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Celak, Opu Daeng Marewah, dan Opu Daeng Kemasi (Gusti Mhd Mulia [ed.], 2007:18). Kedatangan mereka ke tanah Melayu menjadi salah satu babak migrasi orang-orang Bugis yang terjadi pada awal abad ke-17 (Andi Ima Kesuma, 2004:96). Opu Tendriburang Dilaga dan kelima anaknya memainkan peranan penting di kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu dan Kalimantan, terutama dalam hal penyebaran Islam (Erwin Rizal, tt:40).

Sebenarnya masih ada beberapa pihak yang membawa ajaran Islam ke tanah Melayu karena bangsa Melayu adalah bangsa pedagang yang selalu berinteraksi dengan orang-orang dari bangsa lain, termasuk orang-orang negeri-negeri Islam di Timur Tengah, Persia, India, Tiongkok, Turki, dan lainnya. Elastisitas Melayu membuat ajaran Islam dengan mudah diterima dan diajarkan, terutama di kalangan raja-raja Melayu dan segenap rakyatnya. Hampir semua kerajaan Melayu, yang sebelumnya bercorak Hindu/Buddha atau menganut keyakinan leluhur, menjadi kerajaan Islam setelah sang raja memeluk agama baru itu dan menyandang gelar dengan nama-nama yang berbau Arab (baca: Islam). Seiring dengan itu, nama “kerajaan” pun diganti dengan “kesultanan”, demikian pula gelar “raja” yang berubah menjadi “sultan”.

Setelah menjadi pemerintahan yang bercorak Islam, kerajaan-kerajaan Melayu beramai-ramai memasukkan unsur hukum-hukum Islam dalam peraturan ketatanegaraannya. Maka kemudian lahirlah konsep Adat Melayu Bersendikan Hukum Syara’, Hukum Syara’ Bersendikan Kitabullah, yang berarti bahwa adat Melayu bersendikan hukum agama dan hukum agama bersendikan Alqur’an. Dengan demikian, hukum adat Melayu juga bersumber kepada hukum-hukum Islam.

Ketika dunia Melayu memasuki fase kolonialisme Barat, pihak penjajah tidak mengusik keislaman yang telah kadung diresapi orang-orang Melayu itu. Justru sebaliknya, kondisi ini dimanfaatkan kaum kolonial untuk mempertajam perbedaan antara golongan pribumi yang dianggap “primitif” dengan kalangan Eropa yang dikesankan sebagai kaum elit. Pemerintah kolonial, baik Belanda maupun Inggris, tidak melakukan penginjilan Kristen di tengah penduduk muslim yang sudah mapan karena sadar bahwa hal itu dapat merongrong “keamanan dan ketertiban” yang sangat penting bagi kepentingan material bangsa Eropa (Robert W. Hefner, 2007).

Upaya menciptakan kantong-kantong Kristen di daerah pedalaman dirasa oleh pemerintah kolonial lebih aman, di samping untuk membangun keberpihakan penduduk lokal kepada pihak kolonial. Proses kristenisasi berjalan selama bertahun-tahun sehingga beberapa suku bangsa Melayu yang menetap di daerah pedalaman, seperti Batak Karo di Sumatra Utara dan Toraja di Sulawesi, sebagian besar menganut Kristen. Perbedaan agama inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu batas identitas antara Melayu dan bukan Melayu sampai dewasa ini (Al Mudra, 2008:11). Hegemoni kolonial telah membuat garis penjelas bahwa orang Melayu pastilah beragama Islam dan mereka inilah yang digolongkan sebagai pribumi yang sebenar-benarnya, sedangkan kalangan non-muslim, terutama yang beragama Kristen bahkan untuk golongan yang sebenarnya termasuk pribumi sekalipun, dikategorikan bukan sebagai bangsa Melayu.

Di sisi lain, orang-orang Melayu sendiri pun seolah-olah menjalani pembedaan ala kolonial itu dengan nyaman. Entah mereka tidak menyadarinya atau takut kepada pihak penjajah, namun yang pasti, Islam justru menjadi senjata, alat pemersatu, sekaligus penegas identitas mereka sebagai suku bangsa. Orang-orang Melayu tetap menjunjung tinggi ajaran Islam dengan sepenuh hati sehingga terbentuklah pencitraan bahwa yang diakui sebagai orang Melayu haruslah juga seorang muslim. Paradigma seperti ini terus berlanjut bahkan sampai hingga detik ini tanpa mereka siuman bahwa hal itu adalah hasil produk hegemoni kolonial.

Redefinisi Melayu: Perjuangan Tanpa Akhir

Sejauh ini, upaya-upaya untuk meredifinisi makna Melayu tetap terus dilakukan kendati masih saja ada yang tidak sepakat manakala Melayu dimaknai dengan sudut pandang yang egaliter, terutama pada persoalan Islam-Melayu. Ironisnya, ketidaksepakatan tersebut justru muncul dari orang Melayu sendiri. Mereka masih kukuh dengan pemahaman eksklusif bahwa setiap orang yang mengaku orang Melayu haruslah beragama Islam.

Mereka, orang-orang Melayu kolot itu, mengajukan empat “syarat” sebelum seseorang bisa diakui sebagai orang Melayu, yaitu (1) tinggal di kawasan Semenanjung Melayu, (2) berbicara bahasa Melayu, (3) mengamalkan adat-istiadat Melayu, dan (4) memeluk agama Islam. Meski tidak sepenuhnya salah, namun jelas ada yang patut dikoreksi dalam pemahaman di atas. Mereka seakan “lupa” bahwa sejak zaman dahulu, bangsa Melayu adalah kaum diasporian, yakni pelaut dan pedagang. Kaum diasporian itu membawa kebudayaan Melayu ke negeri-negeri tujuan yang kemudian ditinggalinya. Di tempat yang baru itu, mereka berinteraksi dengan penduduk lokal dan akhirnya melahirkan kebudayaan baru yang di dalamnya masih terkandung nilai-nilai budaya Melayu.

Ditelisik dari rumpun bangsa Austronesia, Melayu memiliki jejaring serumpun yang luas. Nyaris seluruh wilayah di Nusantara dapat dikategorikan sebagai rumpun Melayu, kecuali Papua dan Nusa Tenggara Timur yang berbeda rumpun bangsanya (Melanesia). Pengaruh Melayu juga kental di lintas kawasan bahkan benua, seperti yang ditemukan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Srilanka, Asia Selatan, bahkan Pulau Cocos dan Pulau Krismas di Oceania (Abdul Rashid Melebek & Amat Juhari Moain, 2006). Orang-orang Melayu di tempat-tempat itu tidak harus tinggal di kawasan Semenanjung Melayu, tidak harus berbicara Melayu, tidak harus mengamalkan adat-istiadat Melayu, dan terutama tidak harus beragama Islam, karena bagaimanapun juga, dipandang dari rumpun bangsa dan budaya, mereka tetap saja orang Melayu.

Secara ontologis, kemelayuan dan keislaman merupa¬kan dua dimensi yang berbeda. Etnis Melayu merupakan kumpulan individu-individu yang hidup di suatu tempat dan membentuk struktur sosial. Sementara Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Melayu untuk menjalin hubung¬an dengan Tuhan. Yang pertama menciptakan hubungan horison¬tal, sedangkan yang kedua hubungan vertikal. Maka jika definisi Melayu dibatasi pada identitas etnik, ras dan agama, akan mencip¬takan posi¬si yang tumpang-tindih antara agama sebagai sistem kepercayaan dan etnisitas sebagai struktur sosial (Muhammad Ansor, 2005).

Alangkah piciknya jika orang-orang Melayu menegasikan sejarah leluhur mereka sendiri. Sebagian besar kerajaan-kerajaan Melayu di Kalimantan, misalnya, bermula dari kerajaan yang dikelola oleh orang-orang suku Dayak atau kerajaan bercorak Hindu/Buddha. Sebut saja Kerajaan Mempawah, Sanggau, Sekadau, Matan/Tanjungpura, Sambas, dan lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kerajaan-kerajaan di Sumatra, bahkan di Semenanjung Melayu sendiri. Salah satu contoh adalah Kerajaan Skala Brak (Sekala Beghak) di Lampung yang sebelum diambil-alih oleh kekuatan Islam dari Kesultanan Pagaruyung (Minangkabau), kerajaan ini diperintah oleh Suku Tumi yang menganut ajaran Hindu Bairawa (Teguh Prasetyo, Lampung Post, 4 Desember 2005).

Oleh karena itulah, diperlukan perjuangan keras untuk mewujudkan redefinisi Melayu demi terciptanya kesatuan bangsa Melayu serumpun yang bebas dari segala bentuk kekangan parsial. Sudah saatnya bangsa Melayu sedunia dipersatukan demi tujuan jangka panjang untuk membumikan Melayu agar lebih dikenal dunia, seperti pada masa-masa jaya di waktu lampau. Caranya adalah dengan bersama-sama membenahi pandangan orang tentang Melayu dengan membangun pandangan yang berbeda dalam tataran horisontal melalui perspektif dari orang Melayu sendiri, tidak lagi menganut paradigma kolonial.

Salah kaprah yang selama ini menjangkiti perspektif kemelayuan harus diluruskan dengan mengembalikan pencitraan ala Barat kepada perspektif Melayu pra-kolonial. Pandangan meremehkan orang Melayu sebagai bangsa yang inferior wajib dihapuskan karena tidak ada yang bisa meluruskan jatidiri kemelayuan kecuali bangsa-bangsa Melayu itu sendiri. Bangsa Melayu serumpun hendaknya bersatu melawan erosentrisme yang telah menyebabkan munculnya sekat-sekat yang justru melemahkan (Al Mudra, 2009).

Perlawanan itu bisa dilakukan dengan cara memetakan, mencari kelebihan dan kekurangan dengan tujuan memberi keleluasaan pada bangsa-bangsa Melayu untuk berkembang secara utuh. Dengan demikian, orang-orang Melayu diharapkan akan terus belajar dalam melihat dan mengidentifikasi dirinya sendiri untuk kemudian bersiap memberikan warna dan sumbangsih yang berarti bagi dunia. Bukanlah Melayu yang harus “diislamkan”, namun justru sebaliknya, Islam-lah yang harus “dimelayukan” karena Islam merupakan salah satu elemen pendukung kekuatan rumpun bangsa Melayu di samping elemen-elemen lain yang selama ini cenderung diabaikan, bahkan ditiadakan.

Iswara N. Raditya

Tulisan ini dapat dibaca juga di majalah BASIS Edisi 03-04, Tahun ke-59, 2010, dengan judul “Memelayukan Islam, Bukan Mengislamkan Melayu”.

REFERENSI
Abdul Rashid Melebek & Amat Juhari Moain. 2006. Sejarah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Ahmad Jelani Halimi. 2008. Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Andi Ima Kesuma, 2004. Migrasi dan Orang Bugis. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Erwin Rizal, tt. “Kesultanan Mempawah dan Kubu,” dalam Istana-istana di Kalimantan Barat. Pontianak: Inventarisasi Istana di Kalimantan Barat.

Gusti Mhd Mulia (ed.). 2007. Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpura. Pontianak: Tanpa Penerbit.

Harun Mat Piah. 1993. “Tamadun Melayu Sebagai Asas Kebudayaan Kebangsaan: Suatu Tinjauan dan Justifikasi”, dalam Tamadun Melayu, Jilid II. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2007. “Wacana Pembuka: Mencari Jati Diri Melayu”, dalam Koentjaraningrat, dkk., Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM) bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa.

M.C. Ricklefs. 1995. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mahyudin Al Mudra. “MelayuOnline.com Mempersatukan Diasporian Melayu Sedunia”, disampaikan dalam Workshop Internasional Diaspora Melayu, di Balai Kajian dan Pengembangan Kebudayaan Melayu (BKPBM) Yogyakarta, pada tanggal 18-19 Januari 2010.

Mahyudin Al Mudra. “Praksis Perlawanan Terhadap Erosentrisme”, disampaikan dalam Seminar Kajian Melayu, Problem Erosentrisme dalam Kajian Melayu: Mencari Perspektif Alternatif, di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2009.

Mahyudin Al Mudra. 2008. Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan Konsep Kemelayuan Bangsa Serumpun. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa.

Marwati Djoenoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad Ansor. 2005. “Pembacaan Kontemporer Atas Islam, Melayu dan Etnisitas”, dalam Baharuddin Husin dan Dasril Affandi (eds.), Lima Kebanggaan Anak Melayu Riau, Jakarta: Persatuan Masyarakat Riau-Jakarta.

Muhammad Haji Salleh (ed.).1997. Sulalat Al-salatin Ya’ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)/Karangan Tun Seri Lanang. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Raja Ali Haji. 2002. Tuhfat Al-Nafis: Sejarah Riau-Lingga dan Daerah Takluknya 1699-1864. Tanjungpinang: Yayasan Khazanah Melayu.

Robert W. Hefner. 2007. Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Slamet Muljana. 2005. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS.

Suwardi. 1991. Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan. Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI.

Teguh Prasetyo. “Masa Lalu di Lampung Barat”, dalam Lampung Post, 4 Desember 2005.

Tengku H.M. Lah Husny. 1975. Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur, 1612-1950. Medan: BP Husny.

SUMBER GAMBAR:
http://livingjourney.wordpress.com

Sedari belia, Harmoko bercita-cita membuat koran, bukannya menjadi tentara seperti kebanyakan anak-anak lain. “Mungkin karena melihat orang-orang mendengar berita yang saya baca semuanya manthuk-manthuk (mengangguk-angguk). Saya lantas berpikir, wah barang ini fungsinya besar sekali. Hebat benar, dari selembar kertas saja orang jadi tahu,” kenang Harmoko.

Di sebuah desa kecil di daerah Kertosono Jawa Timur, Harmoko dilahirkan pada 7 Februari 1939. Ia menempuh studi dari Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Semasa muda, pernah terlibat aktif dalam Himpunan Budaya Surakarta dan mengikuti pendidikan jurnalistik serta sempat menjajal Kursus Reguler Angkatan VII pada Lembaga Ketahanan Nasional.

Impian jurnalistik Harmoko mulai diretas ketika bekerja di harian Merdeka pada 1960 sebagai jurnalis dan kartunis. Sempat menjadi wartawan Badan Pendukung Soekarno (BPS), dibentuk pada 1 September 1964 sebagai wadah perlawanan terhadap pers komunis, Harmoko dikeluarkan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pasca BPS bubar. Tak lama, Harmoko justru bergabung ke suratkabar Angkatan Bersendjata dan harian API pada 1965. Setahun kemudian, Harmoko kembali ke Merdeka sebagai penanggungjawab redaksi sekaligus memimpin redaksi Merdiko, harian berbahasa jawa, sekurun 1966-1968. Selanjutnya, pada 1968, Harmoko menjabat pemimpin dan penanggungjawab harian Mimbar Kita.

Pada 15 Februari 1970, bersama Yachya Suryawinata dan kawan-kawan, Harmoko mendirikan Yayasan Antarkota yang bertujuan untuk mengembangkan usaha penerbitan yang dapat diterima rakyat. Hasilnya, lahirlah suratkabar Pos Kota pada 16 April 1970, Harmoko sebagai pemimpin redaksi. Segmen pembaca Pos Kota adalah kalangan menengah ke bawah dan tampil dengan gaya bahasa yang merakyat.  Pada 1973, Harmoko menerbitkan Pos Sore serta Pos Film dan Pos Mudi. Pada perkembangannya, Pos Sore kemudian berganti nama menjadi Terbit, sedangkan Pos Mudi berubah menjadi Warnasari pada 1979. Harmoko juga dipercaya sebagai pembantu ahli di majalah Ketahanan Rakyat sejak 1976.

Sebagai pemimpin redaksi, Harmoko adalah ujung tombak pengembangan sumber daya manusia di Pos Kota. Ia pernah mengikuti sebuah konferensi di Filipina bertajuk “One Asia Assembly”. Dalam laporannya yang berjudul Oleh-oleh dari Manila, Harmoko membandingkan peran pers di Filipina dengan di Indonesia. Ia memberi penekanan pada posisi pers dengan pemerintah, apakah akan menjadi “beo” ataukah mampu berperan atas dasar kebebasan pers.

Di Pos Kota, Harmoko mengampu rubrik kolom “Kopi Pagi” tentang analisisnya seputar peristiwa aktual di Indonesia. Di bawah Harmoko, Pos Kota, yang kemudian memosisikan berita-berita kriminalitas sebagai senjata utamanya, mewujud menjadi koran beroplah besar. Tiras Pos Kota pada 1983 bahkan mencapai angka 200.000 eksemplar. Pada kurun itu, Pos Kota adalah koran yang sangat populer di kalangan menengah ke bawah.

Harmoko merintis karir di PWI sebagai sekretaris PWI Jakarta Raya, Ketua PWI Jakarta Raya, dan kemudian didaulat sebagai Ketua Pelaksana PWI Pusat. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa media lain. Menurut Mohammad Chudori, mantan Pemimpin Umum The Jakarta Post, Harmoko pernah memunyai saham di suratkabar The Jakarta Post dan Bisnis Indonesia.

Prestasi gemilang yang berhasil dicapai Harmoko membuat Presiden Soeharto kepincut dan merekrutnya sebagai Menteri Penerangan sejak 1982. Jabatan ini terus-menerus diembannya hingga 1997. Setelah rezim Orde Baru bubar, Departemen Penerangan dihapus. Lazimnya tradisi pemerintahan Orde Baru, Harmoko juga duduk di kursi anggota dewan, bahkan kemudian menjadi Ketua DPR/MPR RI, juga sebagai Ketua Umum Golkar.

Awal Januari 1984, Harmoko memimpin perhelatan besar, Indonesia menjadi tuan rumah Konperensi Menteri Penerangan Nonblok, atau Cominac, yang berlangsung di Balai Sidang Senayan, Jakarta. Menurut Menpen RI, arus informasi dan komunikasi sudah sepenuhnya dikuasai negara-negara maju. Bahkan, pers Barat seringkali mengusik negara-negara Dunia Ketiga dengan pemberitaan yang cenderung negatif sehingga membentuk citra buruk terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia beserta sistem persnya. Maka, diselenggarakanlah konperensi yang diikuti 101 negara berkembang itu. Tujuan utamanya adalah, “Untuk mengurangi ketergantungan negara-negara nonblok kepada negara maju akan informasi dan komunikasi,” kata Harmoko.

Sepanjang perjalanan karirnya di pers nasional, Harmoko terlibat dalam beberapa organisasi jurnalistik, di antaranya sebagai pengurus Serikat Grafika Pers (SGP), berdiri pada 13 April 1974, yang sejak 1978 dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers di Indonesia. Harmoko tercatat pula dalam kepengurusan Badan Sensor Film, Konsultan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan, pengurus Dewan Pers, Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN, serta terpilih sebagai Ketua Inter Goverment Council (IGC) periode 1984-1987. Ia juga menggagas gerakan Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa alias Kelompencapir sebagai media untuk menyampaikan informasi dari pemerintah.

Sebagai abdi pemerintah, Harmoko sangat taat aturan. “Profesi pers Indonesia merupakan pencerminan jatidiri dalam tatanan sistem pers nasional, yaitu Sistem Pers Pancasila yang sekaligus mengemban fungsi sebagai pers pembangunan,” ucap Harmoko selaku Menteri Penerangan. Pers nasional, lanjut Pak Menteri, adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang berorientasi, bersikap, dan bertingkah laku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terjadilah kebijakan pembredelan suratkabar pada masa Menteri Penerangan Harmoko, salahsatunya pada 1994 ketika surat ijin terbit beberapa media, termasuk DeTIK, Tempo, dan Editor, dicabut. Menanggapi opini publik atas peristiwa itu, Harmoko berkilah atas nama undang-undang, “Darah daging saya wartawan, tapi jabatan saya tidak bisa saya lepaskan karena melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.” Menurutnya, wartawan harus tahu kode etik jurnalistik agar tak terjerat oleh sanksi dan peraturan. Kepatuhan Harmoko menjadikannya sebagai anak kesayangan Soeharto. Bukan hal yang aneh jika nyaris dalam setiap pernyataannya Harmoko selalu mengawali dengan kalimat: “Menurut petunjuk bapak Presiden….”

Hanya sempat terlihat sekejap sebagai Ketua MPR pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto, Harmoko seterusnya menghilang tanpa jejak. Namun, perannya di belantika pers nasional patut dihargai. Kiprah Harmoko selama itu bukan hanya sekadar hari-hari omong kosong. Sepak-terjangnya sebagai jurnalis, terutama melalui Pos Kota dan Menteri Penerangan di era Orde Baru, cukup berpengaruh dalam perjalanan sejarah pers Indonesia. (Iswara N. Raditya)

• Tulisan juga ini bisa dibaca dalam buku Tanah, Air, Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia (IBOEKOE, 2007).
• Sumber Foto: www.ikal.or.id

Musisi bertubuh besar ini memang luarbiasa. Kreativitas dan inovasinya tak pernah mati, produktivitasnya tak perlu diragukan lagi. Ia selalu bisa berkelit dari ketertinggalan zaman, senantiasa bergerak dinamis mengikuti selera penikmat musik tanah air. Si orang besar nan gesit ini nyaris selalu menghasilkan karya saban tahun, sejak album pertamanya rilis pada 1977 hingga pungkasan hidupnya. Sejalan badannya yang tambun, otaknya pun rimbun dijejali banyak ide kreatif untuk tetap bisa bertahan, bahkan meraja. Hebatnya lagi, setiap album yang ia keluarkan selalu menjadi hits dan populer di ranah permusikan Indonesia. Sekali lagi, ia adalah pemusik yang senantiasa berubah, tak canggung untuk selalu bermetamorfosa agar tetap layak jual dan layak dengar. Dialah Farid Hardja yang pernah menjadi raksasa di dalam industri musik Indonesia.

Tahun 1966, kondisi perpolitikan dalam negeri sedang mencium aroma keguncangan. Masa pancaroba kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto lagi hangat-hangatnya berproses. Di sisi lain, terjangan musik Barat kian merangsek ke dalam rusuk ibu pertiwi. The Beatles salahsatu penyebabnya. Nyaris semua anak band di tanah air tergila-gila pada kepopuleran band asal Liverpool ini. Kedigdayaan Soekarno –yang sangat anti imperialisme, termasuk Inggris dengan The Beatles-nya– mulai meluruh pasca tragedi Gerakan 30 September 1965 dan itu membuka pintu lebar-lebar bagi para musisi pribumi untuk memamah habis arus musik global yang kian menyodok naluri kreasi.

Dalam kondisi seperti itu, Farid Hardja keluar dari sarangnya, memulai karirnya sebagai pelaku musik dengan lebih profesional pada kisaran 1966 itu. Di Bandung, Farid bergabung dengan grup De Zieger yang mengusung aliran rock n roll dengan acuan The Rolling Stones. Lama memersiapkan diri untuk berkembang di kota kembang, musisi subur yang kala itu masih berambut kribo tersebut mantap hijrah ke Jakarta. Di ibukota, Farid menjajal kemampuan musikalnya bersama beberapa band rock, sebut saja Cockpit dan Brotherhood pada 1974 serta Brown Bear pada 1975.

Hanya sebentar mengadu nasib di Jakarta, pada 1976 Farid memutuskan pulang kampung ke Sukabumi, tempat di mana ia dilahirkan pada 1950. Namun ia hanya tak diam. Farid bersiasat membentuk kelompok yang dominan memainkan musik rock and roll, R & B, dan country. Nama grup ini bercorak lokal, sederhana dan mudah diingat serta jauh tren band-band lokal kala itu yang getol memakai nama asing. Bani Adam, begitulah Farid memberi nama kelompok barunya itu. “Karena kita semua adalah umat Nabi Adam. Sebagai manusia, kita harus paham asal usul kita,” demikian alasan Farid.

Bersama Bani Adam, karir Farid sebagai pelakon hiburan mulai menggelembung. Tahun 1977, perusahaan rekaman terkemuka Jackson Records & Tapes berkenan mencoba kebolehan Bani Adam dalam bermusik. Meluncurlah album perdana Bani Adam dengan lagu andalan “Karmila”. Lagu ini segera menjadi primadona dan melesatkan populeritas Farid. Enggan berlama-lama, di tahun yang sama Bani Adam menggelontorkan album kedua dengan judul Special Edition dengan hitsnya “Ikan Laut pun Menari di Bawah Lenganmu”. Setelah itu laju Farid tak terbendung lagi. Tercatat, dari tahun 1977 hingga 1998, Farid selalu mengeluarkan album –kecuali pada 1989– bahkan ada yang lebih dari satu album di setiap tahunnya. Lagu-lagu Farid banyak yang menjadi hits.

Namun ada ganjalan. Di masa-masa awal peluncuran albumnya, setidaknya sampai album kedua, Farid sangat kentara mencomot karya milik musisi luar negeri. Intro lagu “Karmila”, misalnya, ternyata begitu mirip dengan intro lagu “Peace of Mind” milik grup band Boston. Sedangkan lagu “Ikan Laut” di album kedua, Farid dituding menyalin-ulang lagu “Lyin ’Eyes” milik The Eagles. Yang tak berubah adalah corak suara Farid yang serak-serak berat dan menggelegar. Jenis vokal Farid termasuk langka, jarang dimiliki penyanyi lokal. Menyadari kondisi yang mengancam geraknya, Farid buru-buru menklarifikasi kekeliruannya. “Saya mengakui kesalahan konyol itu, menjiplak lagu milik orang. Tapi saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” janjinya.Ternyata publik memaafkan Farid dan karirnya terus menggelinding nir tanding.

Seiring penampilan panggungnya yang senantiasa berubah, dalam hal mencipta-karya pun Farid juga tak mau monoton. Ia selalu menggaet musisi berbeda di tiap-tiap albumnya, dari Eddy Manalief, Dodo Zakaria, hingga Lucky Resha. Farid teramat peka dalam membaca selera pasar sehingga musisi yang diajaknya berkolaborasi disesuaikan dengan tren musik pada tiap-tiap tahunnya. Maka tak heran jika lagu-lagu ciptaannya selalu laku di saban waktu. Lagu-lagu seperti Karmila (1977), Bercinta di Udara (1983), Ini Rindu (1992), sampai Partai Sembako (1999), adalah karya abadi Farid yang mewakili selera musik pada masing-masing era.

Selain itu, dilihat dari judulnya, kepekaan Farid terhadap gejala dan fenomena yang sedang dekat dengan masyarakat, pun teruji. Lagu “Bercinta di Udara” meluncur ketika orang sedang getol berkomunikasi lewat jaringan radio di era 1980-an, atau lagu “Partai Sembako” yang seakan-akan menjadi pernyataan sikap Farid atas kondisi perpolitikan yang carut-marut di masa transisi pasca tumbangnya Soeharto dengan menjamurnya munculnya partai-partai politik dan mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok. Masih banyak lagu Farid yang sesuai dengan apa yang sedang terjadi di masa itu, baik lingkup nasional maupun kejadian besar berskala global dunia.

Bermusik bareng maupun solo bukan masalah bagi Farid. Namun yang paling mengagumkan adalah ketika ia membangun duet –dengan penyanyi dari genre apapun– yang dapat dipastikan terlihat perpaduan harmonis antara Farid dan tandemnya. Berpasangan dengan rocker handal seperti Ahmad Albar atau Gito Rollies, atau ketika berduet dengan biduan pop romantis semisal Euis Darliah atau Endang S Taurina, Farid mampu menempatkan dirinya dengan baik. Bahkan saat didampingi pedangdut macam Anis Marsella atau Mery Andani, juga mencoba ranah baru di aliran pop disko dengan sedikit sentuhan reggae dan rap bersama penyanyi pendatang baru Lucky Resha, lagu-lagu Farid masih tetap digemari. Di sinilah letak kelihaian Farid Hardja sebagai sang penghibur sejati.

Tak hanya seni suara, di bidang seni peran pun Farid ternyata cukup ulung. Beberapa film layar lebar sempat dicicipinya, sebut saja film Tante Sundari (1977), Bandit Pungli (1977), Sayang Sayangku Sayang (1978), dan Ini Rindu (1991). Dua judul yang disebut terakhir bisa dikatakan film biografi Farid Hardja di mana lagu-lagu ciptaannya juga menjadi salahsatu penghias utama sinema tersebut. Selain sebagai pemeran utama, Farid juga merangkap selaku penata musiknya.

Farid Hardja menghembuskan nafas penghabisan pada 27 Desember 1998 dalam usia 48 tahun. Hingga di ujung maut pun ternyata sang bintang enerjik ini masih menyisakan tiga album yang belum sempat dirilis namun sudah siap edar. Ketiga album yang memang direncanakan akan diluncurkan pada 1999 tersebut adalah Live Disko (Partai Sembako), Farid & Barbie (Cut Cut Cut), dan Disko Dangdut (Obat Cinta). Seakan tiada kehabisan luapan gagasan, almarhum sebenarnya juga masih memiliki beberapa rencana lainnya, antaralain memproduksi sebuah acara televisi, sejumlah rekaman, dan keinginannya menampilkan karya-karya di atas panggung dalam pagelaran khusus. Memang, pesohor yang satu ini sangat layak diacungi jempol untuk kualitas, produktivitas, dan terutama kreativitasnya di ranah hiburan. (Iswara N Raditya)

Sumber Foto:
Diolah dari Sampul Album “Ini Rindu”, Farid Hardja dan Lucky Resha (Metrotama 1991)

Njoto juga berujar, kalau sekiranya bukan karena politik maka lagu Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman tidak akan pernah lahir. Selama kapitalisme di Indonesia belum mengalami perkembangan yang jauh, tambah Njoto, tidak akan ada jurang pemisah antara sastra dan seni di satu pihak serta massa rakyat di pihak lain. Situasi yang terbangun ini menguntungkan bagi usaha memadukan kebudayaan dengan rakyat demi mengembangkan kebudayaan rakyat. Njoto bertekad, “Sesudah belasan tahun berdjuang setjara sedar dibidang kebudajaan, maka kini sudah waktunja untuk meningkatkan perdjuangan itu dan mendjadikan gerakan kebudajaan Rakjat jang revolusioner menjadi satu gerakan jang besar dan megah, perkasa dan kuasa!”

Intinya, peran politik di dalam segenap sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sastra, seni, dan budaya, adalah sangat vital. Njoto menganjurkan agar para pekerja seni, budaya, ilmuwan, juga intelektual pada umumnya tidak boleh melupakan kesadaran berpolitik. “Politik itu penting sekali. Djika kita menghindarinja, kita akan digilas mati olehnja. Oleh sebab itu dalam hal apapun dan kapan sadja pun politik harus menuntun segala kegiatan kita,” pesan Njoto.

Njoto yang dilahirkan pada 17 Januari 1927 di Bondowoso Jawa Timur adalah anak sulung dari tiga bersaudara dengan dua adik perempuan. Sebelum lebih dikenal sebagai seorang politikus, Njoto adalah seorang seniman. Ia pandai mencipta karya sastra, esai, puisi, artikel budaya, juga karya musik. Bersama musisi Adikarso dan Bing Slamet, tak jarang Njoto ikut mengisi acara musik lepas senja di studio RRI. Ia pun kerap bergaul dan bermain lagu dengan para musisi Indonesia lainnya, satu nama yang cukup dikenal adalah Jack Lesmana, ayah dari keyboardis Indra Lesmana.

Njoto juga ikut terlibat dalam pembicaraan tentang lagu Gendjer-Gendjer. “Lagu ini pasti akan segera meluas dan menjadi lagu nasional,” ramal Njoto. Prediksi ini terbukti benar karena tak lama kemudian Gendjer-Gendjer menjadi cukup terkenal lewat siaran RRI. Bing Slamet pun ikut mempopulerkan lagu yang kemudian divonis sebagai lagu terlarang oleh rezim Soeharto itu.

Kesukaan Njoto akan musik tak bisa dibendung. Sering ketika di Istana Negara sedang berlangsung acara resepsi, Njoto dengan diam-diam meninggalkan para menteri yang duduk di sebelahnya, dan kemudian menelusup di antara para artis yang menghibur acara. Tak dinyana, Njoto sekonyong-konyong muncul di antara para pemain musik dan memainkan keyboard dengan sangat mahirnya. Irama lagunya yang memikat mengiringi lantun suara merdu biduan-biduan kondang kala itu, semisal Titiek Puspa dan Fetti Fatimah. Njoto juga dikenal sebagai penyusun naskah pidato Presiden Soekarno. Salahsatu kehebatan Njoto adalah dalam mengemas gaya bahasa Bung Karno, bahkan mampu menempatkan diri ke dalam pikiran politik Bung Karno. Bahkan, oleh Presiden Soekarno, pada 27 Agustus 1964, Njoto diangkat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Dwikora I.

Sebelumnya, sekisaran tahun 1950, Njoto bertemu dengan para pelukis dan penulis yang beraliran kiri. Mereka mendiskusikan tentang peranan seni dalam perjuangan kelas. Njoto menganjurkan perpaduan antara tradisi besar realisme kritis dan romantisme untuk membuat kesenian yang menampilkan kenyataan sosial menuju proses perubahan revolusioner. Njoto memang memunyai daya tarik tersendiri bagi kalangan intelektual dan seniman. Affandi, Soedjojono, Rivai Apin, Pramoedya Ananta Toer, adalah beberapa dari mereka yang mengagumi Njoto.

Pada 17 Agustus 1950, beberapa sastrawan dan seniman berkumpul untuk membahas pendirian Lembaga Kebudajaan Rakjat alias Lekra. Termasuk Njoto, para penggagas awal yang ikut terlibat antara lain: AS Dharta, MS Ashar, dan DN Aidit, ditambah beberapa nama yang muncul belakangan seperti Herman Arjuno, Henk Ngantung, serta Joebar Ajoeb. Dalam piagam Lekra, di mana Njoto tercatat sebagai salahseorang pencetusnya, tertulis: ”Lekra bekerdja khusus di lapangan kebudajaan, terutama di lapangan kesenian dan ilmu. Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masyarakat.”

Mulanya, di setiap pekan Lekra menerbitkan lembaran kebudayaan lewat majalah Zaman Baru yang terbit di Surabaya. Lembaran itu dikelola oleh Njoto dengan nama pena Iramani, AS Dharta alias Klara Akustia, dan MS Ashar. Berkat lembaran kebudayaan itu, populeritas Lekra menanjak dengan cepat. Hanya setahun setelah berdiri, Lekra sudah memiliki cabang di 20 kota.

Pada 1951, Njoto bersama Mula Naibaho dan Supeno, memimpin suratkabar Harian Rakjat. Dengan gelar andalan Iramani, Njoto rutin menulis editorial, pojok, tajuk rencana, atau kolom Catatan Seorang Publisis. Di tiap-tiap peringatan hari ulangtahun Harian Rakyat, Njoto mengumpulkan pidato-pidatonya dan disusunlah menjadi buku kecil berjudul Pers dan Massa, terbit tahun 1958.

Sekurun 2 Juni hingga 9 Juli 1964, terjadi polemik antara harian Merdeka asuhan BM Diah melawan Harian Rakjat. Merdeka menyokong Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang menentang PKI, sedang Harian Rakjat menuntut pembubaran BPS. Inilah salahsatu konflik terbesar dalam sejarah pers Indonesia. Dalam pada itu, Njoto menulis, “Kemerdekaan menang atas pendjadjahan, demokrasi menang atas facisme, perdamaian menang atas agresi, revolusi menang atas kontrarevolusi dan sosialisme serta komunisme menang atas kapitalisme.”

Insiden Gerakan 30 September 1965 yang memposisikan PKI sebagai terdakwa membuat Harian Rakjat terpaksa berhenti terbit pada 3 Oktober 1965. Njoto sendiri hilang tanpa jejak sejak 16 Desember 1965. Istri dan ketujuh anaknya sempat ditahan di salahsatu Kodim di Jakarta selama beberapa bulan. Pihak Angkatan Darat menganggap Njoto adalah orang paling berbahaya saat itu. Njoto merupakan salahsatu dari Tiga Serangkai pemimpin PKI selain DN Aidit dan MH Lukman. Dari politik Njoto besar, karena politik pula Njoto menuai lebur. “Kesalahan politik adalah lebih jahat daripada kesalahan artistik,” begitu salahsatu bunyi amanat anggota Politbiro CC PKI itu. (Iswara N Raditya)

Sumber Foto:
Tempo, 1-7 Oktober 2007

Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek, lahir di SoE, NTT, pada 31 Juli 1965, merupakan lulusan Institut Teknologi Malang (Sarjana Teknik, 1995) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Magister Teknik, 2003). Sekarang, pangeran Amanatun ini bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (hlm. 175).

Kerajaan Amanatun merupakan salah satu peradaban tertua di Timor Tengah Selatan. Pada masa pendudukan kolonial Hindia Belanda, Timor Tengah Selatan dikenal dengan nama Zuid Midden Timor hingga pada akhirnya berganti nama Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi provinsi setelah negara Republik Indonesia resmi berdiri. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Mollo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah.

Dalam buku ini, Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek memaparkan sejarah panjang leluhurnya. Di zaman kuno, seperti yang tercatat dalam buku ini, leluhur orang Timor bermula dari kedatangan Tei Liu Lai, Kaes Sonbai, dan Tnai Pah Banunaek yang pada akhirnya memimpin tiga kerajaan besar: Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kaes Sonbai mendirikan Kerajaan Mollo, dan Tnai Pah Banunaek memimpin Kerajaan Amanatun

Nama “Amanatun” berasal dari kata “Ama” dan “Mnatu”, yang berarti “Bapak” dan “Emas”. Sedangkan penyebutannya sebagai nama kerajaan disebabkan karena Raja Tnai Pah Banunaek senang mengenakan busana dan perhiasan dari emas. Kerajaan yang beribukota di Nunkolo ini merupakan kerajaan yang terletak paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan (hlm. 3).

Mulanya, Kerajaan Amanatun hanya meliputi wilayah-wilayah kecil, termasuk Noebone dan Noebanu, atau yang dulu disebut juga sebagai wilayah Anas. Anas merupakan sebuah wilayah di bawah kuasa Dinasti Nesnay. Berdasarkan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah Hindia Belanda) No. 2 Tahun 1913, Anas bergabung dengan wilayah Timor Tengah Selatan dan menjadi distrik dari Kerajaan Amanatun.

Melalui buku ini, Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek juga menjelaskan riwayat Kepulauan Timor, yang sudah tersurat sejak tahun 1350, serta menggambarkan hubungan para penguasa Timor dengan bangsa-bangsa Eropa, yakni Portugis dan Belanda. Diceritakan, pada 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor, konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Kerajaan Amantun berdiri di belakang Portugis karena tidak setuju dengan rencana Belanda yang ingin membagi wilayah Timor meski pada akhirnya Kerajaan Amanatun jatuh juga ke tangan Belanda yang berhasil mengalahkan Portugis.

Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timur Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada 1920, Kota Soe ditetapkan menjadi ibukota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama dari ketiga raja yang berkuasa di sana, yaitu Raja Lay Akun Oematan (Kerajaan Molo), Raja Pae Nope (Kerajaan Amanuban), dan Raja Kolo Banunaek (Kerajaan Amanatun).

Meski selalu berada di bawah penindasan kolonial, beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan perlawanan terhadap penjajah. Raja Muti Banunaek II yang memerintah pada kurun 1900-1915 pernah diasingkan ke Ende, Flores, pada 1915, karena tidak mau takluk kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya, wafat pada 1918. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe, yang sekarang termasuk ke dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Amanatun adalah sebagai berikut: Tnai Pah Banunaek, Tsu Pah Banunaek, Nopu Banunaek, Bnao Banunaek I, Nifu Banunaek, Kili Banunaek, Bnao Banunaek II, Nono Luan Banunaek, Bnao Banunaek III, Bnao Banunaek IV, Bab’i Banunaek, Bnao Banunaek V (Bnao Nunkolo), Kusat Muti (Muti Banunaek I), Loit Banunaek, Muti Banunaek II, Kusa Banunaek, Kolo Banunaek (Abraham Zacharias Banunaek), serta Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek (Raja Laka Banunaek). Profil dan riwayat singkat masing-masing raja Amanatun ini disajikan dengan cukup gamblang oleh penulis.

Menurut kajian Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek, sistem pemerintahan Kerajaan Amanatun sering berganti-ganti seiring perubahan zaman dan kondisi politik. Kerajaan Amanatun seringkali terpaksa mengikuti kebijakan pemerintah kolonial, dari Portugis, Belanda, hingga pada zaman pendudukan Jepang. Ketika Negara Republik Indonesia terbentuk pun Kerajaan Amanatun kemudian melebur dan menjadi bagian dari negara kesatuan tersebut, kendati tidak lagi berupa kerajaan yang semi-otonom.

Setelah menjadi bagian NKRI, pusat pemerintahan Amanatun dipindahkan ke Kota Oinlasi dan hingga kini menjadi ibukota Kecamatan Amanatun Selatan. Bentuk pemerintahannya pun berubah menjadi daerah swapraja. Raja Laka Banunaek menjadi Kepala Daerah Swapraja Amanatun pertama. Jika di tengah-tengah pemerintahan sang raja meninggal dunia, maka sebagai penggatinya diangkatlah seorang Wakil Kepala Daerah Swapraja dari keturunan bangsawan.

Pemimpin Kerajaan Amanatun bersama dengan raja-raja lainnya yang tergabung di dalam Dewan Raja-Raja ikut berperan penting dalam pembentukan Provinsi NTT di mana sebelumnya wilayah ini termasuk ke dalam Provinsi Sunda Kecil. Pemerintah Indonesia sendiri yang kala itu masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) telah menguatkan berdirinya NTT dengan beberapa perkembangan kebijakan. Terakhir, melalui UU No. 69 Tahun 1958, terbentuklah daerah Swatantra Tingkat II di Nusa Tenggara Timur dengan 12 Kabupaten.

Sementara itu, tentang kelompok suku yang paling dominan dalam struktur sosial masyarakat Amanatun, buku ini menyebutkan nama Suku Missa, selain suku-suku lain yang lebih kecil jumlahnya seperti Suku Tkesnai, Suku Amafnya, Suku Nai Usu, dan lain-lainnya. Populasi penduduk Kerajaan Amanatun relatif tinggi. Tahun 1870, misalnya, tercatat jumlah penduduk Kerajaan Amanatun sudah melebihi angka 12.000 jiwa.

Buku ini juga membahas tentang kepercayaan masyarakat lokal. Sebelum masuknya agama Nasrani yang dibawa Portugis, penduduk Timor, termasuk warga Amanatun, masih menganut suatu kepercayaan atas Dewa Langit (Uis Neno) yang dinggap sebagai pencipta alam dan pemelihara kehidupan di dunia. Sejumlah ritual upacara yang ditujukan kepada Uis Neno dimaksudkan untuk meminta hujan, sinar matahari, mendapatkan keturunan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Orang Timor juga percaya kepada Dewa Bumi alias Uis Afu, juga sering disebut sebagai Dewi Uis Neo. Upacara yang ditujukan kepada Dewi Uis Neo adalah meminta berkah bagi kesuburan tanah yang sedang ditanami. Di samping itu, masyarakat Amanatun juga mempercayai adanya makhluk-makhluk gaib yang mendiami tempat-tempat tertentu, seperti di hutan, mata air, sungai, dan pohon yang dianggap angker. Ritual-ritual untuk menyucikan makhluk-makhluk gaib itu sering dilakukan dengan dipimpin oleh pejabat desa sekaligus pemuka adat.

Selain itu, roh-roh nenek moyang yang dianggap mempunyai pengaruh yang luas kepada jalan hidup manusia, juga disucikan oleh warga adat Amanatun. Berbagai malapetaka yang datang dinilai sebagai tindakan atau peringatan dari arwah leluhur terhadap mereka yang telah lalai dan berbuat jahat. Meskipun agama Kristen yang dibawa Portugis pada akhirnya secara formal telah diterima dan dipeluk oleh sebagian besar dari penduduk Timor, namun sebagian besar dari mereka masih percaya akan adanya dewa-dewa, makhluk-makhluk halus, roh nenek moyang, dan percaya akan ilmu sihir.

Akhir kalam, buku ini diharapkan dapat membantu usaha-usaha historiografi dan penelusuran hal-ihwal sejarah lokal di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur yang selama ini kerap luput dari perhatian kaum sejarawan. Dengan dilengkapi arsip-arsip penting termasuk undang-undang, silsilah raja-raja, peta Timor dari masa ke masa, serta foto-foto orisinil sebagai sumber pendukung, Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek, nyaris sempurna dalam mengupas sejarah leluhurnya, nenek moyang bangsa Timor.

Iswara N. Raditya, Redaktur Sejarah www.MelayuOnline.com.

Judul Buku : Raja-Raja Amanatun yang Berkuasa
Penulis : Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek
Penerbit : Pustaka Pelajar – Yogyakarta
Cetakan : Cetakan Pertama, Agustus 2007
Tebal : x + 176 halaman

Faktor geografis ranah Minang, lanjut Zed, menyuburkan pencarian gagasan dan cita-cita Agus Salim. Tradisi merantau melahirkan jiwa yang bebas, dinamis, dan kosmopolitis. Bahkan tradisi itu dapat ditemukan pada setiap tokoh asal Minangkabau, meskipun Agus Salim dianugerahi kelebihan khusus hal-ihwal wacana kata-kata (Kompas, 06 September 2004).

Agnes Aristiarini turut mengamini pendapat Mestika Zeid dengan berujar bahwa Agus Salim sebagai pewaris negeri kata-kata telah memanfaatkan mulut dan lidahnya untuk memperjuangkan nasib rakyat, nasib bangsa, nasib negara. “Ia adalah bapak bangsa dari negeri kata-kata,” tambah Agnes yang berprofesi sebagai jurnalis ini.

Budaya Minang yang melahirkan tradisi petatah-petitih umumnya tidak hanya bernilai seni retorika, tetapi juga latihan berpikir dan pengakumulasian pengetahuan lokal yang unik. Maka di Minang, mulut dan lidah menjadi amat berharga, tidak hanya berfungsi sekadar indra pengecap selera masakan -yang membuat berkembangnya aneka makanan khas Minang- melainkan lebih luas lagi, yaitu sebagai sebuah lembaga pemikiran (M. Nasruddin Anshoriy Ch & Djunaidi Tjakrawerdaya, 2008).

Agus Salim merupakan salah satu dari sederet tokoh bertaraf nasional kelahiran Minangkabau yang sukses menjejakkan nama dan jasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada era pergerakan nasional dan kemerdekaan. Bahkan, di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional asal Sumatra Barat –termasuk Siti Roehana Koedoes yang juga lahir di Kotogadang, Tan Malaka (kelahiran Limapuluh Kota), Mohammad Jamin (Sawah Lunto), Mohammad Natsir (Alahan Panjang), Djamaluddin Adinegoro (Talawi), serta Mohammad Hatta dan Abdoel Moeis (keduanya dilahirkan di Bukittinggi), hingga Buya Hamka (kelahiran Maninjau)– Agus Salim layak ditabalkan sebagai guru bangsa bagi tokoh-tokoh tersebut , juga sebagai bapak bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sang begawan yang kerap diberi julukan the old fox karena kepiawaiannya bersilat lidah di dalam forum ini aktif bergerak merintis cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sejak perjalanan dekade kedua abad ke-20. Pada medio itu, Agus Salim berjuang mengiringi sepak-terjang tokoh pergerakan terbesar rakyat Jawa, Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, sebagai dwi tunggal Sarekat Islam yang kala itu menjadi sebuah organisasi pergerakan rakyat Indonesia yang terbesar.
Menjelang kemerdekaan Indonesia, Agus Salim turut berperan aktif untuk mempersiapkan berdirinya sebuah negara baru yang berdaulat dan terpilih sebagai anggota Panitia 9 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan telah berakhir, justru pada masa inilah perjuangan rakyat Indonesia memasuki masa-masa yang berat. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain di dunia. Ketika para pejuang lainnya bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya Belanda, Agus Salim justru beringsut keluar mencari terang, mengambil jalan perjuangan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dengan tekad membara, kendati dengan kondisi finansial yang pas-pasan, bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan diketahui dunia, Agus Salim dan rombongannya giat berkampanye ke dunia luar demi mendapat pengakuan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain dengan perjuangan lewat jalur diplomasi.

Bapak Diplomasi Indonesia

Tanggal 10 Juni 1947, Agus Salim menorehkan kegemilangan bagi diri dan bangsanya, ia sukses menggaet Mesir untuk menjalin kekerabatan intim dengan Indonesia. Mesir memantapkan dukungannya terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang bukan lagi bagian dari kekuasaan kolonial. Di bawah guratan tanda tangan Agus Salim selaku wakil dari Indonesia dan Perdana Menteri Mesir Nokrasi Pasya, disepakatilah sebuah perjanjian persahabatan antara kedua negara yang termaktub hitam di atas putih.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada akhir Maret dan awal April 1947, Agus Salim sudah berada di New Delhi, India, sebagai penasehat delegasi kontingen Indonesia dalam Inter-Asian Relations Conference (Konferensi Hubungan Antar-Asia). Selama di Delhi, orang tua bertubuh kecil dan berjanggut putih ini mampu memikat hati rakyat India karena keaktifan dan kelincahannya.

Di India, Agus Salim yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, menjalin hubungan dan berdialog dengan para pemimpin India, baik yang tergabung dalam Indian National Congress seperti Jawaharlal Nehru, maupun tokoh-tokoh politik Indonesia semisal Muhammad Ali Jinnah dari All-India Moslem League. Di hadapan mereka, Agus Salim berbicara dan berorasi dengan sangat baik, sehingga membuat para tokoh India itu terkagum-kagum. Inilah upaya Agus Salim untuk menarik simpati dunia demi satu tujuan: dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia (M. Safrinal [ed.], 2006).

Setelah Mesir dan India jatuh ke pelukan, Agus Salim melanjutkan perjuangannya ke wilayah Asia yang lain, kali ini Timur Tengah yang dibidik. Dalam waktu yang relatif tidak begitu lama, bersepakatlah Liga Arab yang dimotori Saudi Arabia, Lebanon, Suriah, Yordania, serta Yaman, untuk mendukung berdirinya negara Republik Indonesia berkat uluran persahabatan dari Agus Salim.

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia, Agus Salim memang telah mantap menempati posisinya dalam bidang hubungan luar negeri. Pada Kabinet Sjahrir II (1946) dan Kabinet III (1947), Agus Salim ditunjuk sebagai Menteri Muda Luar Negeri. Tidak lama kemudian, yakni pada era Kabinet Amir Sjarifuddin (1947), Agus Salim memegang peranan sebagai Menteri Luar Negeri. Pada kurun 1948-1949, Agus Salim kembali menjadi dipercaya untuk menjabat Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Pada masa ini, Agus Salim berperan aktif dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang kemudian secara de jure mengakhiri perseteruan dengan Belanda. Tindak lanjut dari kesepakatan KMB ini pada akhirnya membuat Belanda harus menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Setelah Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat, kepercayaan terhadap Agus Salim semakin kuat. Orang tua berjuluk the grand old man ini didaulat lagi untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Presidentil. Selanjutnya, tahun 1950, Agus Salim didapuk untuk mengampu jabatan sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri. Agus Salim menunaikan tugas ini hingga akhir hayatnya. Tokoh bangsa bernama asli Masyudul Haq ini menghembuskan nafas penghabisan pada 4 November 1954 di Jakarta.

Ahli Diplomasi Sejak Usia Dini

Sesungguhnya Agus Salim adalah pengusung tradisi diplomatik angkatan pertama dalam sejarah Indonesia. Karir diplomatiknya diawali dengan diangkatnya Agus Salim sebagai konsulat di Jeddah, Arab Saudi, pada kurun 1906-1911. Pengangkatan ini terwujud berkat rekomendasi ilmuwan dan ahli politik Hindia Belanda, Prof. Snouck Hurgronje. Agus Salim pernah mengungkapkan hal ini dalam suatu kesempatan, yakni pada 1953 ketika Agus Salim menyampaikan pidato di Cornell University, Amerika Serikat, sebagai dosen tamu. Berikut ini nukilan pengakuan Agus Salim dalam pidatonya tersebut:

“Ia (Snouck Hurgronje) nasihatkan aku agar tidak usah studi dokter ke Belanda. Sebaliknya, ia menawarkan gagasan yang menurut pendapatnya lebih baik. Maka pada suatu hari aku menerima surat dari kementerian luar negeri Belanda, yang juga ditanda-tangani oleh sekretaris Gubernur Jenderal, menawarkan kepada saya untuk masuk dinas luar Belanda, untuk menempati posisi di Jeddah, Saudi Arabia.

Ketika itu telah tahun 1905, padahal sejak saya lulus HBS tahun 1903, secara prinsip, saya menolak untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial di negara saya sendiri! Ayah saya menjelaskan bahwa kini yang menawarkan pekerjaan bukan pemerintah Hindia Belanda, melainkan pemerintah Belanda langsung.” (Panitia Buku Peringatan, 1996).

Snouck Hurgronje, yang berperan vital sebagai peletak dasar politik Islam pemerintah kolonial Hindia Belanda, rupanya sudah sejak lama mengamati Agus Salim dan dengan terus terang menilainya sebagai intelektual muda yang cerdas, mempunyai pikiran yang tajam, dan keberanian yang luar biasa untuk ukuran orang Melayu (Republika, 27 Oktober 2001). Kecemerlangan Agus Salim memang sudah terlihat sejak dini, dia menjadi lulusan terbaik Hogeere Burger School (HBS), sekolah menengah untuk kalangan Eropa dan Bumiputera yang dipersamakan, se-Hindia Belanda. Prestasi yang dicapai Agus Salim sempat membuat R.A. Kartini kagum dan kemudian menganjurkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar beasiswa yang disediakan baginya diberikan saja kepada Agus Salim, karena Kartini sendiri tidak dapat mempergunakannya karena di waktu yang sama, ia harus segera menikah (Deliar Noer, www.republika.co.id)

Meskipun demikian, harapan Agus Salim muda untuk mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran di Belanda kandas karena dia seorang pribumi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda merespon permohonan Agus Salim dengan jawaban: tiada beasiswa untuk inlander. Pada waktu itulah datang tawaran dari Snouck Hurgronje untuk menempati posisi sebagai konsulat di Jeddah, dan momen inilah yang sebenarnya merupakan awal kiprah Agus Salim dalam bidang diplomasi.

Selain tentu saja pengalamannya menjadi konsulat di Jeddah, sebagai sang pemula tradisi diplomasi pribumi, kecakapan dan ketangguhan Salim dalam urusan debat dan negoisasi ternyata sudah teruji di masa-masa sebelumnya. Pada tahun 1927, Agus Salim sudah hadir pada Muktamar Alam Islami di Mekkah dan sempat berdialog panjang dengan penguasa Saudi Arabia yang terkesan atas cita-cita Agus Salim dalam upaya menyadarkan rakyat Indonesia agar terbebas dari cengkeraman bangsa asing.

Hasil dari interaksi ini Agus Salim memperoleh dana untuk menerbitkan surat kabar Fadjar Asia, terbit tahun 1927 hingga 1930. Fadjar Asia adalah koran yang diterbitkan Agus Salim bersama Tjokroaminoto sebagai media pembela kepentingan rakyat yang tertindas akibat kebijakan pemerintah kolonial (Muhidin M. Dahlan [ed.], 2007). Di sinilah duet dwi tunggal Sarekat Islam, Tjokroaminoto-Agus Salim, berharmonisasi saling melengkapi: Tjokroaminoto menjadi “raja” di Jawa, sedangkan Agus Salim melebarkan sayap untuk go internasional dengan menghadiri berbagai acara di mancanegara.

Tak hanya itu, pada 1929-1930, Himpunan Serikat Buruh Belanda yang bermarkas di Amsterdam, mengangkat Agus Salim sebagai penasehat penuh mereka untuk menghadiri event Konferensi Buruh Sedunia (ILO) di Jenewa, Swiss. Di sinilah Agus Salim berbicara lantang kepada semesta raya tentang kekejian pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Mata dunia terbelalak mendengar kecaman Agus Salim yang diserukan fasih dengan bahasa Belanda, Inggris, Jerman, serta Prancis itu. Akibat dari gugatan Agus Salim di forum internasional tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda terpaksa harus mengubah politik kolonialismenya karena semenjak itu, Amerika Serikat dan sebagian negara-negara Eropa tidak mau lagi membeli hasil perkebunan Hindia Belanda yang dianggap sebagai hasil kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Dari pengalaman-pengalaman berbicara di tingkat internasional itulah wawasan serta talenta bertutur Agus Salim terus mengalami kemajuan. Pengetahuannya tentang tata cara diplomasi sama rincinya dengan pemahamannya tentang Islam, Al-Qur’an, dan Hadits. Agus Salim mulai membangun citranya sebagai penggagas tradisi diplomasi yang kelak sangat berguna bagi negara Indonesia untuk mempertegas jatidiri sebagai bangsa yang merdeka. Dengan modal pengalaman dan jam terbang yang panjang dalam riwayat pergerakan nasional, jejak-langkah Agus Salim semakin terlihat jelas yang kemudian menabalkan perannya sebagai Bapak Bangsa yang ikut menyangga rusuk tegaknya Republik Indonesia (Safrinal [ed.], 2006).

Bapak Bangsa Bagi Para Tokoh Bangsa

Agus Salim memang ulung dalam urusan mengolah kata. Ia dikenal sebagai singa podium di dalam kancah perpolitikan di era pergerakan nasional. Agus Salim adalah penguasa arena debat, raja adu mulut, dengan perkataannya yang lugas, berisi, dan tidak jarang bernada sensasional. Sindiran berbalut humor yang dilontarkan Agus Salim sangat tajam dan mengena sehingga membuat sasarannya tidak bisa berkutik.

Tokoh terkemuka asal Belanda, Prof. Schermerhorn, mengakui kecemerlangan intelektual Agus Salim. Seperti yang
dikutip sejarawan Asvi Warman Adam dalam artikelnya, Schermerhorn pernah berujar, “Orang tua yang sangat pandai ini seorang jenius dalam bidang bahasa, mampu berbicara dan menulis dengan sempurna dalam paling sedikit sembilan bahasa, mempunyai hanya satu kelemahan, yaitu selama hidupnya melarat.” (Asvi Warman Adam, Kompas, 21 Agustus 2004).

Agus Salim adalah seorang agamis yang berpikiran luas lagi moderat. Sejarawan kelahiran Sumatra Barat, Taufik Abdullah, menyebut gerakan politik Agus Salim dengan nama “politik jalan melingkar”. Gaya politik seperti ini, sebut Taufik Abdullah, identik dengan manuver yang elastis namun efektif. Metode awal gerakan Agus Salim cenderung kooperatif, akan tetapi kemudian menjadi agak radikal, sebelum kemudian kembali melunak lagi. Ciri aksi “politik jalan melingkar” ini dilakukan Agus Salim karena pergaulannya yang sangat luas.

Agus Salim dekat dengan segala kalangan, bahkan dengan kelompok orang Belanda sekalipun. Lama menggauli kebiasaan Belanda membuat Agus Salim tidak pernah minder berinteraksi dengan bangsa yang mengklaim dirinya ras paling unggul itu, juga pada bangsa asing lainnya. Dengan menguasai banyak bahasa, Agus Salim mewujud menjadi seorang diplomat ulung. Tutur katanya yang khas itu senantiasa membawa keberhasilan dalam setiap misi diplomasi yang diemban Agus Salim (Panitia Buku Peringatan, 1996).

Peran Agus Salim sebagai bapak bangsa Indonesia tidak terbantahkan lagi. Tidak terhitung orang-orang besar yang menyanjung empunya orang besar ini. “The Grand Old Man Haji Agus Salim adalah seorang ulama dan intelek. Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh Haji Agus Salim, sambil duduk ngelesot di bawah kakinya,” demikian Sukarno mengakui kebesaran gurunya itu.

Puja-puji senada juga disematkan para tokoh bangsa lainnya kepada Agus Salim. “Sikapnya yang tangkas itu memberikan garam dalam ucapannya. Biasanya terdapat dalam perdebatan atau tulisan yang menangkis serangan lawan atau dalam pertukaran pikiran yang berisikan lelucon. Di situlah terdapat apa yang dikatakan orang dalam bahasa Belanda: Salim op zijn best,” sanjung Mohammad Hatta terhadap seniornya itu (Panitia Buku Peringatan, 1996).

Buya Hamka mengalungkan segenap rasa takjub terhadap Agus Salim. Sastrawan, ulama, sekaligus aktivis politik, ini mengatakan, “Bila kita membicarakan manusia Agus Salim, kita teringat seorang pujangga, seorang filosof, seorang wartawan, seorang orator, seorang politikus, seorang pemimpin rakyat, seorang ulama. Jarang-jarang Tuhan memberikan manusia semacam itu ke dalam alam ini, apalagi kepada suatu bangsa.”

Paus sastra Indonesia, H.B. Jassin, tidak mau ketinggalan dan angkat topi terhadap pemikiran Agus Salim, “Dia ternyata tidak hanya membaca buku-buku politik dan agama saja, melainkan juga buku-buku sastra dan filsafat. Adalah aneh, seorang tokoh agama seperti dia menyenangi buku-buku Nietzsche, filsuf Jerman yang dianggap atheis itu.”

Tokoh-tokoh nasional era sekarang pun menyematkan kekaguman senada terhadap keistimewaan Agus Salim yang melegenda itu, termasuk Ahmad Syafii Ma’arif, yang juga putra daerah Sumatra Barat. “Agus Salim adalah pembela yang gigih terhadap sistem sosialisme plus Tuhan. Tetapi Salim menyadari betapa terbelakangnya pemikiran para ulama dalam menghadapi masalah-masalah besar sebagai realitas zaman yang berubah dengan cepat,” tutur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Emil Salim, yang masih terhitung kerabat Agus Salim, merangkaikan kata-kata sebagai berikut, “Haji Agus Salim menempatkan perjuangan kemerdekaaan dan pembetukan negara dalam kerangka pengabdian dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Pengusaha media nasional, Jakob Oetama, turut melafalkan puji, “Agus Salim dan para bapak bangsa lainnya unggul dalam pemikiran dan kecendekiawanan.”

Dari kalangan cendekiawan muda, Moeslim Abdurrahman bersuara, “Agus Salim adalah sumur intelektualitas dan kearifan yang pernah kita miliki, tetapi sayangnya sering kita lupakan. Intelektualitas Agus Salim telah dibuktikan lahir bukan dari spekulasi akademis, tetapi dari bagian lahirnya bangsa ini.”(Agus Salim, 2008). Terakhir, politikus sekaligus budayawan, Ridwan Saidi, menyimpulkan, “Ia (Agus Salim) adalah tokoh nasional yang memiliki secara sempurna kemampuan berpikir, memimpin, menulis, sekaligus berbicara.” (Republika, 21 Oktober 2001).

Dengan demikian jelaslah sudah, Agus Salim merupakan gurunya kaum guru, pemimpinnya para pemimpin, serta bapak negaranya kalangan negarawan. Agus Salim adalah putra kebanggaan Melayu yang dengan sadar merintis dan mengajarkan tradisi diplomasi demi tegaknya nama Indonesia di lingkungan peradaban dunia. Dari ranah Minang, Agus Salim merangkul alam raya.

Iswara N. Raditya, Redaktur Sejarah www.MelayuOnline.com, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Tinggal di Yogyakarta.

Referensi:

Agus Salim. 2008. Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme. Jakarta: Gramedia.

Asvi Warman Adam. “Agus Salim Manusia Merdeka”, dalam Kompas, 21 Agustus 2004.

Darwin Bahar. “Koto Gadang, Tiap Rumah Ada Sarjana”, dalam Republika, 27 Oktober 2001.

Deliar Noer. “Haji Agus Salim dan Kekuatan Politik Islam”, dalam Republika, 27 Oktober 2001.

M. Nasruddin Anshoriy Ch & Djunaidi Tjakrawerdaya. 2008. Rekam Jejak Dokter Pejuang dan Pelopor Kebangkitan Nasional. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

M. Safrinal. 2006. Sang Guru: Peta Ringkas Hubungan Guru-Murid di Pelbagai Tradisi. Yogyakarta: Ekspresibuku.

M. Zein Hassan. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri; Perjoangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhidin M. Dahlan (ed.). 2007. Seabad Pers Kebangsaan. Jakarta: Iboekoe.

Panitia Buku Peringatan. 1996. 100 tahun Haji Agus Salim. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sumber Foto:
http://wiwapia.com/id/AR_Baswedan

KEPUTUSAN badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) yang belum lama ini menetapkan secara resmi diakuinya batik nusantara sebagai warisan budaya dunia, tentu saja menjadi prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Batik asli nusantara merupakan warisan budaya Indonesia ketiga yang ditetapkan UNESCO, setelah keris dan wayang, sebagai karya agung lisan dan bukan benda warisan sah orang Indonesia. Akan tetapi, yang lebih penting dan mendesak adalah bagaimana menjadikan momentum ini sebagai sarana yang efektif untuk lebih peduli, mencintai, dan melindungi karya batik sebagai mahakarya budaya bangsa.

Demikian catatan Hari Dendi, pengasuh sekaligus moderator perhelatan Dialog Budaya dan Gelar Seni “Yogya Semesta” yang digelar pada Selasa (13/10) malam, bertempat di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Agenda rutin bulanan yang dihelat setiap malam Selasa Wage ini telah memasuki seri yang ke-26, dan pada seri kali ini mengangkat wacana dengan tema “Batik Mahakarya Budaya Dunia”.

Beberapa narasumber yang dihadirkan pada acara yang digagas oleh Komunitas Yogya Semesta ini antara lain Ir. Guntur Purnomo Adi, Drs. Sardi, dan Bambang Sumardiyono. Sejumlah tokoh dari kalangan akademisi, pemerhati dan aktivis budaya, hadir dalam acara ini, termasuk budayawan Melayu sekaligus Pemangku Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM) serta Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi www.MelayuOnline.com, Mahyudin Al Mudra, SH, MM.
Para narasumber yang diundang dalam agenda “Yogya Semesta” kali ini adalah orang-orang yang berkutat dalam upaya pelestarian batik agar tetap lestari.

Pembicara pertama, Ir. Guntur Purnomo Adi, adalah perancang batik “Vajra Nava” sekaligus pemegang hak paten batik “Borobudur”. Narasumber kedua adalah Drs. Sardi dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya. Sementara Bambang Sumardiyono, pengembang batik Sleman yang juga sebagai pemilik Rumah Produksi Batik “Nakula-Sadewa”, bertindak selaku narasumber ketiga.

Dalam catatan pembukanya, Hari Dendi mengemukakan bahwa tradisi batik merupakan bukti rajut mesra antara budaya-budaya yang ada di nusantara dengan budaya luar, sehingga menghasilkan relasi akulturatif yang sangat luas. Relasi yang kuat di ranah seni batik ini, lanjut Hari Dendi, membuat banyak penulis dan peneliti domestik maupun mancanegara yang membahas benturan dan pergeseran budaya seputar seni kriya batik. “Proses akulturatif ini terus berlanjut sampai berabad-abad kemudian serta saling mempengaruhi, memperkaya, dan mewujud menjadi batik nusantara,” demikian catatan Hari Dendi.

Mengenai wacana pengklaiman budaya Indonesia, dalam konteks ini adalah batik, oleh bangsa lain yang sempat marak pada beberapa waktu yang lalu, Hari Dendi mengatakan, selama ini, kesimpulan sederhana yang bisa diambil dari banyaknya kasus klaim kebudayaan Indonesia, bahwa yang dihargai adalah bangsa yang memelihara budayanya, bukan sebagai penciptanya yang pertama kali. “Di sinilah justru letak pentingnya pemeliharaan dan pelestarian terhadap khazanah budaya bangsa agar luput dari klaim sepihak oleh bangsa lain,” kata Hari Dendi.

Untuk itu, Hari Dendi mengharapkan agar orang Indonesia lebih mencintai dan menghargai budaya bangsa sendiri sehingga dapat meminimalisir kasus-kasus pengklaiman budaya. “Bahkan, UNESCO pun telah mewajibkan Indonesia melakukan regenerasi pembatik sebagai warisan budaya dunia yang tidak ternilai harganya,” ujar Hari Dendi seraya melanjutkan, “Dalam konteks ini, kita patut memberikan apresiasi pada institusi sekolah atau lembaga pendidikan formal atau non formal lainnya yang telah mengadakan esktrakurikuler membatik sebagai upaya menarik minat dan memupuk daya tarik generasi muda untuk membatik.”

Narasumber pertama, Ir. Guntur Purnomo Adi, malam itu mempresentasikan motif-motif batik hasil karyanya. Sebagai pemegang hak cipta motif batik “Borobudur”, Guntur mencoba menarik hati khalayak luas dengan bercerita tentang Candi Borobudur melalui motif dalam batik. Direktur Operasional dan Pengembangan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko ini mengatakan, Candi Borobudur ternyata menyimpan banyak sekali inspirasi yang tidak akan pernah ada habisnya untuk menghasilkan karya, termasuk ketika dia mencoba merumuskan batik motif “Borobudur” itu.

Menurut Guntur, makna filosofis yang terkandung di balik kemegahan candi yang pernah termasuk dalam 7 Keajaiban Dunia itu ternyata cukup selaras dan unik untuk disadur dalam bentuk motif batik sehingga pengetahuan tentang Borobudur bisa dimediasi lewat pengisahan dari motif batik yang diciptakannya. “Filosofi Candi Borobudur tersebut misalnya seperti yang terlihat pada tingkatan dalam susunan candi, yaitu tahap Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu,” ujar Guntur yang kain batik hasil karyanya kerap menjadi langganan para pesohor di Indonesia ini.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber kedua Drs. Sardi memamerkan motif-motif batik hasil karya anak didiknya yang rata-rata masih menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Terdapat sejumlah motif batik yang menarik dalam pemaparan Drs. Sardi, salah satu yang paling unik adalah motif batik yang diberi nama “Peyek Mbok Tumpuk”. Motif ini memperoleh insipirasi dari penganan tradisional khas Kabupaten Bantul. Ada pula motif-motif unik lainnya yang turut dipamerkan, seperti batik bercorak motif kerang, geplak, dan motif etnik bernuansa Papua.

Drs. Sardi menyatakan gembira dengan perkembangan kondisi di masa sekarang di mana generasi muda ternyata sudah mulai tertarik untuk turut melestarikan keberadaan batik. Banyak sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, masih dan telah memasukkan mata pelajaran membatik dalam kurikulum ekstrakurikuler sekolah. Direktur P4TK Seni dan Budaya ini menambahkan bahwa yang dapat dipelajari kegiatan membatik bukan hanya dari segi proses atau teknik membuatnya saja, melainkan juga dari sisi filosofi batik itu sendiri.

Sementara itu, Bambang Sumardiyono yang mendapat giliran berbicara sebagai narasumber ketiga menyoroti tentang populeritas batik di mancanegara. Batik di luar negeri, kata Bambang, sudah sangat diminati, terutama oleh negara-negara Asia Timur dan Eropa. Pemilik rumah produksi batik “Nakula-Sadewa” ini kemudian mengisahkan pengalamannya ketika diundang ke Latvia untuk mengadakan pameran tunggal karya-karya batiknya. Menurutnya, masyarakat di negara Eropa Timur itu sangat senang dan antusias kepada corak-corak batik Indonesia. “Bahkan, saking antusiasnya, mereka rela antri untuk bisa melihat dan memperoleh produk batik yang dipamerkan,” ungkap penggiat batik Sleman ini.

Dalam sesi tanya jawab, sempat terlontar kegelisahan dari seorang penanya tentang nilai-nilai sakral yang terkandung dalam pakaian batik. Dia menyayangkan makna filosofis batik yang agung tersebut kini mulai tidak diperhatikan lagi dalam pemakaiannya. Dia lantas mencontohkan, motif “barong” merupakan motif batik yang sangat sakral, tidak boleh sembarang orang yang memakainya, apalagi di dalam benteng kraton. Yang berhak mengenakan pakaian batik dengan motif “barong”, menurut penanya tersebut, hanyalah Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Raja Yogyakarta Hadiningrat.

Menyikapi kegelisahan tentang batik larangan itu, Hari Dendi kemudian meminta pendapat dari hadirin dan kemudian mendapat tanggapan bahwa apa yang digelisahkan tersebut adalah benar adanya dengan catatan hal tersebut hanya berlaku di dalam tembok kraton. Sementara jika di luar kraton, apalagi di luar negeri, sah-sah saja jika orang ingin mengenakan pakaian batik dengan corak apapun, termasuk motif-motif yang termasuk batik larangan selama pemakaian tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak melanggar nilai-nilai yang luhur.

Sebagai kesimpulan dan penutup dialog budaya malam itu, Hari Dendi mengharapkan agar komunitas-komunitas batik tetap melakukan upaya-upaya agar batik tetap lestari dan menjadi kebanggan orang Indonesia sendiri sehingga tindak pengklaiman budaya oleh bangsa lain bisa diminimalisir bahkan tidak akan terjadi lagi. Hari Dendi berharap supaya bangsa Indonesia tidak malu untuk memakai dan mencintai batik sebagai warisan budaya asli nusantara serta sebagai bentuk perwujudan identitas budaya bangsa.

Rangkaian acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa sajian gelar seni, antara lain peragaan busana batik dan pameran mini batik oleh para siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sewon, Bantul, binaan P4TK. Selain itu, pada jeda acara dialog budaya, dipersembahkan juga pertunjukkan tari batik oleh para siswi Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI) Yogyakarta di bawah pimpinan Drs. Sunardi.

(Iswara N. Raditya/ www.MelayuOnline.com)

Ternyata penguasaan atas lembah Meksiko ini menjadi sebuah wilayah yang saling diperebutkan oleh suku-suku bangsa di sana. Pada akhirnya, suku Teotihuanacos berhasil dikalahkan oleh suku Toltec yang berkuasa cukup lama. Sampai pada sekitar abad 10-11 masehi, suku Chichimec menyerang lembah Meksiko dan berperang melawan suku Toltec.

Sementara suku Toltec dan suku Chichimec terlibat peperangan, terdapat satu suku lagi yang juga berhasrat untuk menguasai wilayah tersebut, yakni suku Aztec, yang justru berhasil mengalahkan suku Toltec dan suku Chichimec. Kemudian, orang-orang Aztec, yang saat itu dipimpin oleh Montezuma I, mendirikan sebuah kota yang dinamakan Tenochtitlan, yang sekarang menjelma menjadi Mexico City, ibukota negara Meksiko.

Kolonialisme Spanyol di Meksiko

Masa melintas batas hingga sampailah pada tahun 1517, ketika pelaut-pelaut dari Spanyol berhasil mencapai Yukatan dan melakukan penjelajahan sampai ke Veracruz pada tahun berikutnya. Kemudian, pada 1519, ekspedisi Spanyol berikutnya yang dipimpin oleh Hernando Cortez sukses mencapai Tabasco. Armada yang dibawa Cortez pada waktu itu bermuatan cukup besar, yakni sebanyak 11 kapal dengan disertai 500 orang awak kapal serta 16 ekor kuda. Armada laut Spanyol itu mendarat di Veracruz pada April 1519.

Sasaran yang dituju oleh Cortez dan rombongannya adalah wilayah Tenochtitlan yang merupakan ibukota bangsa Aztec. Dalam perjalanan menuju Tenochtitlan, armada yang dipimpin Cortez mengalahkan suku Tlaxcalan, yang kemudian dijadikan sekutunya untuk mengalahkan suku Aztec.

Tanda-tanda kedatangan bangsa Spanyol ternyata sudah diramalkan oleh pendeta agung suku Aztec, Montezuma I, sejak zaman dahulu. Ia mendengar desas-desus bahwa di Teluk Meksiko telah terdapat “gunung-gunung terapung yang membawa dewa-dewa berkulit putih”. Namun, tahun 1519, ketika Cortez datang, juga diramalkan sebagai tahun kembalinya Quetzalcoatl, dewa terkutuk.

Montezuma II, pengganti Montezuma I sebagai pemimpin bangsa Aztec, menerima rombongan Hernando Cortez dengan ramah karena menganggap bahwa orang-orang Eropa yang berkulit putih-pucat itu adalah dewa-dewa dari dunia timur, seperti yang diramalkan oleh pendeta agung Aztec, Montezuma I, pada masa sebelumnya.

Namun, setelah melihat tingkah laku orang-orang kulit putih tersebut, orang-orang Aztec jadi beranggapan lain. Penduduk Aztec justru berkeyakinan bahwa orang-orang kulit putih itu utusan dari dewa terkutuk Quetzalcoatl. Cortez membalas segala kebesaran yang diberikan bangsa Aztec dengan merampok semua harta benda dan bahkan menyandera raja Montezuma II.

Tindakan tak tahu balas budi ini lantas dibalas orang-orang Aztec. Adalah Cuitlahuac dan Cuauhtemoc, saudara-saudara Montezuma II, yang menggelorakan semangat rakyat Aztec untuk bergerak melawan kebiadaban Hernando Cortez beserta pasukannya. Dampak dari perlawanan ini, Cortez lalu membunuh Montezuma II pada 29 Juni 1520.

Sepeninggal Montezuma II, rakyat Aztec bersepakat untuk mengangkat Cuitlahuac sebagai pemimpin mereka yang berikutnya. Berkat kepemimpinan Cuitlahuac, yang kemudian bergelar sebagai Montezuma III, dan juga persatuan rakyat Aztec, Hernando Cortez dan pasukannya dapat dikalahkan, bahkan dapat diusir ke luar ibukota pada 30 Juni 1520.

Cortez dengan segera menghimpun kembali pasukannya yang tercerai-berai serta banyak yang tewas akibat perlawanan dari bangsa Aztec. Dengan memperoleh kekuatan baru dari Spanyol dan bantuan dari suku Tlaxcalan, Cortez mempersiapkan diri untuk kembali menggempur Tenochtitlan.

Di sisi lain, Tenochtitlan ternyata sedang diserang wabah cacar, penyakit yang dibawa oleh orang-orang Spanyol. Akibatnya, banyak warga Astec yang tewas, termasuk Cuitlahuac, akibat penyakit cacar tersebut. Cuitlahuac kemudian digantikan oleh saudaranya, Cuauhtemoc, untuk menjadi pemimpin Aztec yang berikutnya. Cuauhtemoc, alias Montezuma IV, merupakan pemimpin terakhir suku Aztec.

Cortez kembali memperkuat laskar tentaranya dengan merekrut orang-orang Indian dari suku lain. Pada 13 Agustus 1521, pasukan Cortez menyerbu Tenochtitlan dan berhasil mengepung 150.000 orang Aztec. Montezuma IV ditangkap dan ditawarkan kepadanya apakah ia mau tunduk kepada Spanyol. Montezuma IV bersikeras tetap membela tanah airnya sampai titik darah penghabisan. Akibatnya Montezuma IV kemudian dijatuhi hukuman mati dan ibukota Aztec dihancurkan oleh pasukan gabungan di bawah komando Cortez.

Di atas reruntuhan Kota Tenochtitlan yang hancur lebur, Cortez membangun sebuah kota baru yang dinamakan Nueva Espana, yang berarti Spanyol Baru. Nueva Espana inilah yang kemudian menjadi ibukota Meksiko, yaitu Mexico City. Namun, yang terjadi kemudian, Cortez malah turun pamor. Ia dikhianati rekan-rekannya yang ada di Spanyol maupun yang di Meksiko. Ini mungkin disebabkan karena sikap dan sifat Cortez yang sewenang-wenang.

Akhir tahun 1521, Cortez kembali ke Spanyol untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Nueva Espana. Ternyata Raja Charles V, penguasa Spanyol, terkesan akan pembelaan yang diajukan Cortez. Kemudian Charles V menganugerahi Cortez dengan memberi 23 buah kota dan 23.000 daerah vasal di Meksiko.

Namun, lagi-lagi Cortez tidak mampu mengelola imbalan yang telah didapatnya itu dengan cakap. Dalam tahun 1535, namanya pun mulai surut akibat ketidakbecusannya dalam mempertahankan kekuasaan dan kewenangannya di Meksiko. Akhirnya Cortez meninggal dunia pada 1547, sementara kolonialisme Spanyol di Meksiko masih terus berlangsung selama beberapa abad lamanya.

Puncak Revolusi Meksiko

Akhir abad ke-18 merupakan masa di mana gagasan-gagasan baru mengenai pemahaman liberal mulai marak. Itu disebabkan berhasilnya proses revolusi besar yang terjadi di Prancis dan Amerika. Pelbagai perkembangan tersebut juga menimbulkan pengaruh di Meksiko. Kaum pribumi intelektual, yaitu golongan Criollo dan Mestizo, mulai bercita-cita untuk menggulingkan tirani Spanyol dan mendirikan sebuah negara republik.

Suatu malam tanggal 15 September 1810, seorang pastor revolusioner yang juga anggota golongan Criollo, Miguel Hidalgo, tiba-tiba membunyikan lonceng gereja. Para penduduk yang mendengar bunyi lonceng itu serta merta berbondong pergi ke gereja. Di hadapan banyak umatnya itu Hidalgo berseru: “Hiduplah Bunda kita dari Goudaloupe! Matilah pemerintah yang jahat! Matilah orang-orang Spanyol!”

Seruan inilah yang merupakan pemantik tanda dimulainya perlawanan rakyat Meksiko terhadap pemerintahan kolonial Spanyol. Akibat seruan ini, meledaklah perlawanan rakyat Meksiko. Namun, Hidalgo kemudian ditangkap dan dipenggal kepalanya oleh pemerintah kolonial Spanyol yang berkuasa di negeri Sombrero.

Perlawanan berlanjut. Kali ini dikomandoi oleh Jose Maria Morelos, murid terbaik Hidalgo. Ia memimpin perlawanan-perlawanan rakyat Meksiko dengan semangat revolusi serta gencar menyerukan perombakan-perombakan sosial. Ia pun akhirnya tertangkap dan dihukum mati pada 22 Desember 1815.

Seorang komandan pasukan Meksiko, Jenderal Vicente Guerrero, meneruskan perjuangan Morelos. Dibantu oleh Kolonel Agustin de Iturbide, opsir pasukan Spanyol yang membelot ke pihak Meksiko, Jenderal Guerrero merancang sebuah rencana kemerdekaan Meksiko yang terkenal dengan sebutan ”Rencana Iguala”.

Akibat serangan rakyat Meksiko yang tak kenal lelah, kekuatan Spanyol kian surut. Pada 24 Agustus 1821, Raja Muda Spanyol terakhir di Meksiko, Juan O’Donoju, terpaksa menandatangani ”Rencana Iguala”. Meksiko pun mulai menapak kemerdekaannya.

Tanggal 27 September 1821, pasukan Iturbide berhasil memasuki ibukota dan dengan sepenuhnya menguasai Meksiko. Ini merupakan tanda bahwa rakyat Meksiko berhasil mewujudkan impian mereka untuk berdaulat. Bersama Guerrero, Iturbide memproklamirkan kemerdekaan atas nama rakyat Meksiko. Iturbide pun lantas diangkat sebagai pemimpin pertama di pascakemerdekaan Meksiko. (Iswara N Raditya)

Referensi:

——–. 1989. Negara dan Bangsa, Jilid 8. Jakarta: PT Widya Dara.

——-. 1990. Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Amerika. Jakarta: PT Inter Masa.

Kolit, D.K. 1973. Sejarah Amerika Latin. Flores: Nusa Indah.

Middlebrook, Kevin, J. 2004. Dilemmas of Political Change in Mexico. London: Institute of Latin American Studies University of London.

Mukmin, Hidayat. 1981. Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pendle, G. 1987. History of Latin America. Horison Sword: Penguin Book.

Suparman. 1989. Geografi Regional Amerika Latin. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumber Foto:

http://science.meetup.com/77/calendar/8949476/